Menuju konten utama

Mardani Ali Sera: #2019GantiPresiden Berpeluang Dukung Jokowi

Direktur Eksekutif Populi Centre Usep S Ahyar: pernyataan Mardani bertujuan meningkatkan kekuatan bargain dirinya terhadap semua kandidat capres.

Mardani Ali Sera: #2019GantiPresiden Berpeluang Dukung Jokowi
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpidato saat deklarasi akbar gerakan #2019GantiPresideni di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018). tirto.id/Andrey Gromico.

tirto.id - Deklarator gerakan #2019GantiPresiden membuka peluang mendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Dukungan itu akan diberikan asal yang bersangkutan bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam memimpin negeri ini.

Pernyataan itu diungkapkan Mardani Ali Sera usai menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, di Silang Barat Daya Monomen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).

“Pak Jokowi juga bisa diuntungkan. Kalau nanti Pak Jokowi berubah, kami mungkin akan mempertimbangkan [dukungan di Pilpres] tetapi sampai sekarang kami yakin 2019 ganti presiden,” kata Mardani.

Selain kepada Jokowi, Mardani juga menyatakan membuka peluang dukungan kepada tokoh lainnya, seperti Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, Presiden PKS Shohibul Iman, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Asalkan, kata dia, seluruh tokoh tersebut dapat mengimplementasikan Pancasila dalam memimpin bangsa.

“Karena selama ini Pancasila hanya sebatas sebagai lip service saja," kata Mardani berdalih.

Pernyataan itu disampaikan Mardani sebagai bukti bahwa gerakan yang diklaimnya itu telah memiliki cabang di 34 provinsi dan 317 kabupaten/kota ini netral dan tidak berpihak kepada sosok cawapres tertentu.

“Siapa pun presidennya, kami akan menentukan sikap setelah 4-10 Agustus 2018,” kata Mardani.

Alat Bargain terhadap Semua Kandidat Capres?

Direktur Eksekutif Populi Centre, Usep S Ahyar menilai, pernyataan Mardani tersebut mengindikasikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden sebagai alat politik pribadi yang bersangkutan untuk meningkatkan bargain kepada seluruh kandidat capres di Pilpres 2019.

"Karena dalam politik Indonesia ini tidak ada yang diametral secara ideologi, tapi kepentingan. Jadi bisa dikatakan sebagai bargain,” kata Usep kepada Tirto.

Usep menyatakan, bukan tidak mungkin pihak Jokowi juga akan menyambut baik peluang dukungan yang diberikan Mardani itu. “Sampai Agustus semuanya masih cair dan dalam politik manuver pribadi sah-sah saja,” kata Usep.

Akan tetapi, kata Usep, Mardani harus dapat membuktikan gerakannya itu bisa merebut simpati massa dalam jumlah besar, minimal sebesar gerakan 212. Sebab, jika tidak berhasil, maka upaya anggota Komisi II DPR tersebut bisa gagal.

“Tapi ya bisa dimanfaatkan untuk partainya,” kata Usep membaca gerakan Mardani.

Mardani merupakan Ketua DPP PKS dan salah satu dari sembilan kandidat capres/cawapres dari partai tersebut. Namanya mulai melambung setelah sukses mengantarkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi Pilgub DKI 2017. Saat itu, Mardani tercatat sebagai ketua tim pemenangan pasangan yang diusung koalisi Gerindra dan PKS itu.

Akan tetapi, kata Usep, sampai saat ini PKS dan Mardani belum menentukan dukungan ke salah satu capres tertentu, bahkan kepada Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2014 lalu mereka dukung.

Infografik Current Issue 2019 ganti presiden

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menilai, pernyataan Mardani hanya sebatas manuver untuk menyudutkan Jokowi dengan memutarbalikkan fakta. Karena, menurutnya, Jokowi telah mengimplementasikan Pancasila selama menjabat sebagai orang nomor satu di republik ini.

“Presiden Jokowi dalam Nawacita-nya berusaha menghadirkan peran dan wibawa negara ke hadapan masyarakat. Artinya menolak fundamentalisme pasar. Demikian pula mendirikan UKP-PIP supaya Pancasila semakin bergema dan menginspirasi semua program dan perjalanan dinamika bangsa,” kata Hendrawan kepada Tirto.

Hendrawan pun membantah ekonomi Indonesia yang sedang resesi sebagai wujud gagalnya Jokowi mengaplikasikan Pancasila, terutama sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, ia menganggap ekonomi yang naik turun merupakan hal biasa dalam mekanisme pasar dan interaksi supply dan demand.

"Inflasi turun 3 tahun terakhir. Justru terendah dalam 3 dekade. Mardani sedang terjangkit virus disorientasi,” kata Hendrawan.

Terkait kritik atas penerbitnya Perppu Ormas yang kerap diutarakan Mardani dan kelompoknya, Hendrawan menilai kebijakan tersebut "hanya merisaukan mereka yang punya cita-cita mengganti ideologi negara.”

“Kita jangan terkecoh dengan gerakan politik musang berbulu domba,” kata Hendrawan.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz & Maulida Sri Handayani