tirto.id - Menteri luar negeri Palestina pada Sabtu (9/12/2017) mengatakan bahwa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menemui Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence pada bulan ini untuk menentang keputusan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kekerasan terjadi selama tiga hari belakangan di Gaza akibat keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, yang membalik politik luar negeri pendahulunya terhadap Timur Tengah.
Pada Sabtu (9/12), serangan udara Israel menewaskan dua orang bersenjata Palestina setelah kelompok keras menembakkan sejumlah roket ke permukiman Israel sehari sebelumnya.
Pengakuan Trump terkait kedudukan Yerusalem itu memicu kemarahan dunia Arab sekaligus mengecewakan sekutu Barat-nya, yang menyatakan keputusan tersebut menghancurkan upaya perdamaian dan mengancam menciptakan kekerasan baru di Timur Tengah.
Pada Sabtu malam, menteri luar negeri negara Timur Tengah mendesak Amerika Serikat membatalkan pengakuannya itu. Liga Arab, dalam pernyataan tertulis seusai menggelar pertemuan darurat di Kairo, menyebut keputusan Trump tersebut "pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian bereaksi atas kritik tersebut pada Minggu (10/12/2017), sebelum bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
"Saya mendengar (dari negara-negara Eropa) suara kecaman terhadap keputusan bersejarah Presiden Trump, namun saya tidak mendengar kecaman terhadap penembakan roket yang menghujani Israel (yang terjadi usai pengakuan tersebut)," kata Netanyahu.
Israel bersikukuh semua wilayah Yerusalem adalah bagian dari ibu kota mereka. Sementara Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kota bagi negara Palestina merdeka di masa mendatang.
Sebagian besar negara mengakui Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Israel dalam perang 1967, sebagai wilayah jajahan sehingga statusnya harus ditentukan melalui perundingan antara Israel dengan Palestina.
Pemerintahan Trump sendiri mengaku masih berkomitmen terhadap perundingan damai Israel dengan Palestina, bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Palestina dan netral terhadap penetapan batas kota.
Dalam menanggapi keadaan itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan akan mencari sponsor perundingan baru untuk menggantikan Amerika Serikat. Palestina juga akan mengupayakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk keputusan Trump.
"Kami akan mencari mediator baru dari negara-negara Arab dan komunitas internasional," kata Maliki kepada sejumlah wartawan sebelum pertemuan Liga Arab di Kairo.
Sumber dari kantor kepresidenan Turki mengatakan bahwa Presiden Tayyip Edogan dan Macron akan berupaya membujuk Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka.
Di sisi lain, Pence juga memperoleh penolakan dari Gereja Koptik di Mesir.
Sebelum mendapatkan penolakan itu, Pence dijadwalkan bertemu dengan Abbas pada 19 Desember mendatang.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
