tirto.id - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui bahwa pemerintah bisa merugi hingga 8 miliar dolar AS jika pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor tembaga.
Usai melakukan rapat intern dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023), Arifin mengakui bahwa mereka rapat soal masalah pertambangan, salah satunya soal Freeport. Ia mengatakan bahwa pembangunan smelter pada kuartal 1 2023 mencapai 60 persen dengan total dana hingga 2 miliar dolar AS.
"Nah, cuma kalau larangan ekspor diberlakukan, ini kan saham pemerintah mayoritas ya 51 persen belum ada pendapatan lainnya yang harus kita cermati," kata Arifin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(3/4/2023).
Ia tidak memungkiri ada potential loss jika kebijakan pelarangan ekspor tembaga diberlakukan. Kerugian tersebut antara lain kerugian perusahaan akibat kepemilikan saham Indonesia di Freeport yang mencapai 51 persen. Kerugian lain adalah pendapatan bentuk lain seperti pendapatan pajak pemerintah.
Khusus dari produksi, Arifin menaksir kerugian bisa mencapai 8 miliar dolar AS.
"Cukup cukup besar ya. Hitung aja kalau harganya 4,5 dolar per pounds tembaga, itu revenue-nya ya satu tahun bisa 8 milliar dolar," kata Arifin.
Arifin mengaku pemerintah akan membahas lebih lanjut untuk masalah ekspor Freeport. Namun, pemerintah masih melakukan pembicaraan pada larangan ekspor daripada spesifik ke Freeport saja.
"Gak spesifik tapi antara lain coba dipikirkan dampak daripada tidak bolehnya ekspor," kata Arifin.
Presiden Jokowi mendorong aksi hilirisasi sekaligus pelarangan ekspor bahan mentah. Terbaru, pemerintah akan menghentikan ekspor mentah bauksit pada Juni 2023. Pemerintahan Jokowi mewacanakan penghentian ekspor tembaga mentah dalam waktu dekat.
"Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Jokowi di Jakarta,
Rabu (1/2/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
