tirto.id - Saling puji antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pembukaan Rapimnas Partai Demokrat, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018) jadi tontonan baru di dunia politik terkini. Peristiwa ini memunculkan bermacam spekulasi, salah satunya sebagai sinyal dukungan Demokrat terhadap Jokowi di Pilpres 2019.
Dalam pidatonya misalnya, SBY menyebut “dengan dukungan Tuhan Yang Maha Kuasa sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama bapak [Jokowi].”
Menurut SBY, Demokrat telah belajar dari kekalahan pada Pilpres 2014. Ada dua hal yang membuat partai itu kalah. Pertama, karena banyak kader mereka yang korupsi. Kedua, Demokrat di Pilpres 2014 tidak mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden.
Pada Pemilu 2019, SBY memastikan partainya akan mengusung kandidat capres dan cawapres. SBY menyatakan, Demokrat bisa saja berkoalisi dan mendukung Presiden Jokowi selama memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya koalisi yang dibangun harus harmonis.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PDIP mengusung Jokowi. Namun, tantangannya adalah sikap politik SBY dan Megawati yang selama ini cenderung berseberangan.
“Pernyataan SBY akan berbenturan dengan kenyataan hubungan politik dia dengan Megawati. Itu sulit buat dihindari ada ketegangan baru. Enggak mungkin SBY ngasih dukungan lillahi taala [cuma-cuma]. Pasti mau majuin AHY [Agus Harimurti Yudhoyono]” kata Adi kepada Tirto, Minggu (11/3/2018).
Respons Sejumlah Kader PDIP
Terkait sinyal yang diberikan Demokrat ini, sejumlah kader PDIP berharap agar Demokrat benar-benar merealisasikan dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019.
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun menyatakan, dukungan Demokrat tersebut bakal memperkuat koalisi pendukung Jokowi. “Daripada buang biaya yang lebih besar dan tidak ada yang lebih menonjol dari Pak Jokowi, ya sudah dirampingkan saja koalisinya," kata Komarudin kepada Tirto, Minggu (11/3/2018).
Komarudin menilai, pernyataan SBY yang membuka peluang partainya melabuhkan dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019 sangat realistis. “Secara survei di berbagai lembaga, elektabilitas Pak Jokowi memang paling tinggi. Pak SBY itu orang yang realistis dan terukur," kata Komarudin.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyatakan, tidak ada masalah dengan posisi Demokrat dan PDIP di saat SBY menjadi presiden. Menurut dia, kedua partai tidak pernah benar-benar berselisih paham meskipun PDIP berada di luar koalisi pemerintahan saat SBY berkuasa 2004-2014.
"Pak Taufik Keimas tetap membangun komunikasi yang baik dengan Pak SBY. Kemudian hubungan itu dijaga terus," kata Komarudin.
Secara ideologi, Demokrat dan PDIP sama-sama nasionalis, sehingga tidak ada kendala berarti bagi kedua partai menjalin kerja sama memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
Saat disinggung perihal ketegangan politik antara SBY dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Komarudin yakin kedua pimpinan parpol itu bisa bersikap negarawan.
“Saya pikir Ibu [Megawati] dan Pak SBY itu kan sudah kelas negarawan. Jadi kalau memang proses untuk kepentingan negara yang lebih besar, saya kira beliau sangat terbuka," kata Komarudin.
Sekretaris Badan Kaderisasi PDIP, Eva Sundari sependapat dengan Komarudin. Ia menyatakan, partainya akan selalu terbuka kepada kemungkinan yang membuka jalan kemenangan bagi Jokowi.
“Bodoh aja orang politik kalau bikin dead end," kata Eva kepada Tirto.
Perihal ketegangan antara SBY dan Megawati di masa lalu, Eva menyatakan dalam politik "tidak ada kawan dan lawan yang abadi."
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Ia mengaku menyambut gembira pernyataan SBY tersebut. “Dukungan untuk calon yang kami usung tentunya harus disambut gembira," kata Hendrawan kepada Tirto.
Hendrawan menyatakan, dukungan Demokrat ke Jokowi berarti sebuah kesamaan pandangan dengan partainya dalam melihat problematika bangsa ke depan. “Artinya, kami memiliki kesamaan dalam memetakan tantangan dan solusi bangsa ke depan,” kata Hendrawan.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu juga berpendapat sama. Masinton berkata, pernyataan SBY sebagai upaya yang "bagus untuk memperbaiki kondisi bangsa."
AHY Tak Mudah Mendampingi Jokowi
PDIP berharap dukungan Demokrat nantinya dalam wujud yang konkret dengan ikut bekerja bersama partai koalisi lainnya. "Baiknya semua meningkatkan kinerja saja," kata Eva.
Eva menilai pernyataan SBY merupakan upaya diplomasi untuk memajukan AHY sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Sehingga, AHY juga harus bisa membuktikan kepada partai koalisi memberikan efek elektoral dan kemanfaatan bagi Jokowi.
"Tapi yang menentukan adalah Pak Presiden [Jokowi] sendiri," kata Eva.
Selain itu, Eva menyatakan, Demokrat harus terus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan pemerintahan Jokowi sampai 2019. Baik dukungan terhadap program-program pemerintahan, maupun politik di parlemen.
Dalam hal ini, Komarudin menyatakan PDIP memiliki kriteria untuk cawapres Jokowi, yakni "harus dapat melanjutkan regenerasi kebangsaan dan bisa menjadi solusi bagi persoalan presiden."
Namun, Komarudin enggan menyampaikan pendapat khusus mengenai sosok AHY. Menurut dia, keputusan cawapres akan ditentukan Jokowi dan Megawati. "Saya tidak mau berasumsi,” kata Komarudin.
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, sulit bagi Demokrat dapat memajukan AHY sebagai pendamping Jokowi. Alasannya, AHY harus siap bersaing dengan sosok atau figur lain dari partai yang telah terlebih dulu menyatakan dukungan kepada Jokowi.
"Golkar bagaimanapun secara tersirat masih menginginkan Airlangga [Hartarto]. PDIP juga kemungkinan mengajukan Puan atau BG [Budi Gunawan]" kata Adi kepada Tirto.
Selain itu, menurut Adi, secara pengalaman politik AHY masih di bawah para tokoh tersebut. Ia pun menilai elektabilitas tinggi bukan satu-satunya garansi jadi pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
“Jokowi butuh sosok yang mampu menghindarkan dia dari isu-isu miring," kata Adi.
Faktor psikologis perbedaan sikap politik antara SBY dan Megawati di masa lalu, menurut Adi akan menyulitkan proses konsolidasi politik AHY kepada PDIP.
"Bagaimanapun Jokowi sekarang masih milik PDIP," kata Adi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
