Siasat Pemerintah Hadapi Dolar AS Yang Terus Menguat

tirto.id - Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tercatat di level Rp14.845 pada Selasa (4/9/2018) pagi. Penguatan itu dipicu faktor perdagangan global dan aksi jual berkelanjutan di negara-negara berkembang. Dengan demikian, permintaan greenback—sebutan untuk dolar AS—pun meningkat sehingga kurs dolar terkonsolidasi mencapai tingkat tertinggi dalam sepekan terakhir.

Pemerintah menganggap serius tren dolar AS yang terus menguat ini. Senin (3/9/2018) kemarin, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ke Istana Negara.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tiga kementerian/lembaga yang tergabung dalam KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) itu bakal meneliti dan memonitor tingkah laku pelaku pasar dalam transaksi valuta asing.

Menurut Menkeu, upaya tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memilah transaksi mana yang memiliki legitimasi dan mana yang tidak.

"Untuk yang tidak sah, kami akan mengambil langkah tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara.

Transaksi yang dinilai sah adalah yang berkaitan dengan impor dalam rangka memenuhi bahan baku industri atau membayar utang perusahaan. Sementara kebutuhan yang tidak sah merupakan transaksi yang bersifat spekulatif.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan kondisi perekonomian Indonesia masih bagus dan meyakinkan masyarakat agar tak panik, terlebih penguatan dolar AS lebih disebabkan karena faktor eksternal (luar negeri). Meski demikian ia juga mengklaim pemerintah terus mengupayakan berbagai cara guna memperkuat fondasi perekonomian.

Selain memantau bentuk transaksi di pasar valuta asing, Menkeu juga mengatakan pemerintah terus mendorong ekspor serta memperkuat arus modal masuk dari investasi asing.

"Yang kami lakukan sekarang langsung pada fondasi ekonominya. Mana faktor yang dilihat oleh pasar sebagai titik lemah, kami perkuat," ungkap Menkeu.

Kendati demikian, pemerintah tak menampik apabila defisit pada transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia menjadi kendala tersendiri. Untuk solusi yang sifatnya segera, pemerintah berkomitmen melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa. "Karena ini yang bisa dikontrol," ujar Menkeu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mempertegas kalau pemerintah, BI dan OJK berupaya menstabilisasi nilai tukar dalam jangka pendek.

"Koordinasi kami dengan Kementerian Keuangan dan OJK bukan langkah stabilisasi jangka panjang. Kami melakukannya dari hari ke hari, sementara pemerintah sendiri mempercepat langkah untuk menekan defisit neraca perdagangan," kata Perry di Jakarta, Jumat (31/8/2018) pekan lalu.

Ia memastikan BI bakal meningkatkan intensitasnya dengan mengintervensi pasar valuta asing. BI juga berkomitmen untuk memborong SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder, serta membuka lelang swap.

Sembari melakukan sejumlah langkah tersebut, Perry mengatakan BI akan terus mewaspadai dampak dari gejolak perekonomian di sejumlah negara berkembang. Senada dengan Sri Mulyani, Perry turut mengklaim kondisi perekonomian masih bagus karena pengelolaannya dilakukan secara hati-hati (prudent), baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.

Lantas bagaimana dampaknya terhadap perbankan? Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memastikan bank dalam kondisi aman di tengah mata uang rupiah dan bahkan IHSG yang terus melemah. Wimboh melihat pelemahan tersebut sebagai hal yang wajar mengingat Indonesia yang terbiasa volatile (mudah bergejolak).

"Ini kondisinya perbankan aman. Insya Allah, ini sementara. Karena ini kan [disebabkan] sentimen negatif," ujar Wimboh di Jakarta, kemarin.

Selain menyoroti berbagai strategi yang dilakukan pemerintah, Wimboh menyebutkan pentingnya menjaga komunikasi dengan publik ihwal pelemahan rupiah ini. Di tengah berbagai upaya untuk mendorong ekspor hingga mengerem laju impor, Wimboh menekankan perlunya pemahaman bahwa tren yang terjadi sekarang ini tidak mengkhawatirkan.

"Makanya komunikasi, ini kan sementara. Sejauh ini nggak ada yang cukup mengkhawatirkan. Kami kan inflow tetap di pasar SUN (Surat Utang Negara), dan pasar modal tetap ada," ucap Wimboh.