Sekolah-Sekolah Palestina dalam Cengkeraman Israel

tirto.id - "Israel menginginkan segalanya di bawah kendali mereka," kata Muna Ateeq, salah seorang pendiri sekolah Zahwat al-Quds kepada Al Jazeera. “Mereka benar-benar ingin mempengaruhi pendidikan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengendalikan generasi penerus Palestina."

Zahwat al-Quds adalah sebuah sekolah swasta jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di daerah Beit Hanina lingkungan Yerusalem Timur. Sekolah ini melayani sekitar 90 siswa usia 3-9 tahun. Pada Juli, awal tahun ajaran baru kemarin, Zahwat al-Quds mendapat serangan dari Israel.

Penyebabnya politis: para staf sekolah menolak mengajar memakai kurikulum Israel dan tetap memilih memakai kurikulum Palestina.

Baca juga:50 Tahun Perang 6 Hari dan Pendudukan Israel atas Palestina

Setelah penyerangan, pada bulan September lalu, tiga pejabat Israel pernah menyambangi Zahwat al-Quds untuk memberitahukan bahwa sekolah itu ditutup. Menurut keterangan dari Ateeq, mereka kembali lagi pada bulan November. Mereka memasuki ruang kelas, menahan tiga guru termasuk wakil kepala sekolah, dan memotret beberapa siswa.

Sementara itu, menurut guru lokal lainnya, Ola Nini, "Petugas mulai menanyai murid-murid tentang buku yang mereka baca dan memotret buku-buku tersebut." Petugas kemudian berjalan ke kantor kepala sekolah, menerobos masuk, dan menyita gaji guru dan surat-surat sekolah di laci meja kepala sekolah, jelasnya lagi.

Rachel Greenspan, jubir pemerintah daerah, mengatakan bahwa kota Yerusalem tidak terlibat dalam insiden tersebut dan membantah telah ada serangan di sekolah itu. “Ada perselisihan antara guru dan kepala sekolah mengenai gaji,” kata Greenspan menanggapi.

Sebelum diserang, Zahwat al-Quds mengantongi izin dan dana dari Israel melalui pemerintah Yerusalem. Dan sejak diputus hubungannya oleh Israel, sekolah ini mendapat izin dari Wakaf Islam yang terhubung dengan pemerintah Palestina.

Beberapa orang Palestina di Yerusalem Timur berpendapat serangan terhadap Zahwat al-Quds merupakan misi Israel untuk mendepolitisasi kaum muda Palestina secara sistematis. Dengan diserang, anak-anak mesti pindah ke sekolah umum yang dipegang pemerintah Israel. Israel pun dapat dengan mudah mengendalikan apa yang harus mereka pelajari.

Baca juga:Kiprah Kelompok Kristen dalam Pembebasan Palestina

Siswa sekolah lain juga ada yang dituduh melempari batu ke petugas sehingga polisi, tentara dan pasukan khusus sering masuk sekolah untuk menggerebek. Salah satu sekolah di Yerusalem yang pernah digerebek lebih dari 10 kali adalah Dar al-Aytam. Bahkan, kepala sekolahnya pernah ditahan dan diusir dari wilaayah Kota Tua selama 45 hari.

Seorang juru bicara polisi Israel ketika hendak dimintai keterangan oleh Al Jazeera mengenai masalah Dar al-Aytam memilih untuk tidak mau menanggapi.

Dari Pembongkaran Sekolah sampai Pelecehan

Di Yerusalem Timur, ada tiga jenis sekolah yang berdiri, mulai sekolah pemerintah negeri, swasta, serta sekolah Palestina. Ketiganya ini punya pengalaman dan hubungan yang berbeda dengan negara Israel.

Peristiwa penutupan dan ancaman pembongkaran seperti yang dialami Zahwat al-Quds bukanlah yang pertama. Selama lebih dari 40 tahun, dunia pendidikan di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT) merasakan dampak langsung dari konflik tak berkesudahan sejak negara Israel berdiri. Tidak terkecuali wilayah di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza.

Baca juga:Negara Israel Nyaris Didirikan di Uganda

Tema masalah ini pernah diteliti oleh Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) yang laporannya dirilis pada 2013 lalu.

Suramnya kondisi dunia pendidikan di bawah rezim negara Israel yang berhasil dipetakan, mulai dari penahanan sejumlah anak-anak dan remaja sekolah, hingga hambatan dan pembatasan dari Administrasi Sipil Israel (ICA) untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan standar kemanusiaan minimum.

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan PBB (MRM) mencatat bahwa pada tahun 2010, ada 24 serangan terhadap sekolah di wilayah Palestina yang diduduki Israel dan berdampak langsung kepada 7.071 siswa. Pada 2011 jumlah serangan ke sekolah meningkat menjadi 46 dan pada 2012, antara Januari sampai Agustus terjadi 17 serangan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pendidikan dan gangguan sekolah yang mempengaruhi 9.357 siswa.

Bentuk serangan di sekolah yang paling sering dilaporkan adalah serangan udara di sepanjang jalur Gaza, alihfungsi sebagai tempat militer, vandalisme dan lainnya. Seperti laporan pada 2011, sebagian sekolah dibongkar di desa Dkaka dan pada tahun 2010, sekolah di Khirbet Tana dekat Nablus dibongkar dua kali.

Fenomena ini terus berlanjut hingga di daerah Tepi Barat dan di Yerusalem Timur pada 2013 yang mendapat perintah pemberhentian baik secara tertulis maupun perintah pembongkaran dari Administrasi Sipil Israel. Itu artinya, sekolah mereka dalam ancaman pembongkaran. Belum lagi para staf sekolah dan siswa-siswi mendapat kunjungan berulang dari personel tentara militer Israel untuk mengintimidasi.

Peristiwa lain yang lebih ironis adalah laporan tentang anak-anak yang tiap harinya harus menempuh perjalanan jauh untuk pulang pergi ke sekolah, dan masih harus menanggung perlakuan pelecehan saat mereka berada di pos pemeriksaan militer Israel di sepanjang tembok pemisah di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur.

Pelecehan dan kekerasan yang dilakukan baik oleh tentara maupun pemukim Israel pada akhirnya menjadi faktor utama para siswa putus sekolah, terutamanya anak perempuan. Juga tekanan psikososial di antara anak-anak lainnya baik laki-laki maupun perempuan.

Lebih jauh lagi, setelah menentukan kurikulum yang dipakai, Israel turut menentukan isi buku bacaan sekolah di wilayah Palestina.

Sensor Buku

Yerusalem Timur sebagai salah satu titik didih terpanas perebutan kekuasaan antara negara Israel dan otoritas Palestina. Ketika kurikulum Israel dipaksa diberlakukan di sekolah-sekolah Palestina termasuk di wilayah Yerusalem Timur, itu artinya turut menentukan buku bacaan sekolah yang ada.

Samira Alayan, dosen dari Hebrew University dalam penelitiannya berjudul "White Pages: Israeli Censorship of Palestinian Text Books in East Jerusalem" mengungkap tentang pola penyensoran berbagai buku di sekolah-sekolah Palestina dari kajian 14 teks buku sejarah.

Hasilnya, pemerintah Israel melalui Kementerian Pendidikan menerapkan sensor yang radikal seperti mencakup penghilangan simbol nasional Palestina, penghapusan bagian anti-Zionis di kalimat dan paragraf, bahkan hingga penghapusan keseluruhan bab menjadi halaman kosong.

Baca juga:Perang Yom Kippur: Bukti Sulitnya Mendamaikan Arab-Israel

“Ketika buku-buku tersebut sampai di Yerusalem, penguasa Israel membaca dengan teliti dan menghapus kalimat dan pernyataan yang bertentangan dengan ideologi Israel,” kata Alayan.

Alayan mencatat bahwa Israel "mencari konten yang menyinggung Israel, termasuk ungkapan anti-Israel dan penyebutan Otoritas Palestina".

Secara eksplisit, motif penyensoran ini didefinisikan sebagai keinginan untuk melindungi siswa dari membaca materi yang dianggap dapat menghasut. Motif implisitnya adalah soal narasi Palestina. Karena itu, penekanan mereka dapat diarahkan secara sengaja untuk meruntuhkan pembentukan ingatan kolektif akan kemerdekaan Palestina.

Narasi utama Israel adalah untuk mengajarkan orang-orang Palestina bahwa negara Palestina yang punya sejarah itu sebenarnya kosong ketika Israel didirikan pada tahun 1948. Dan bahwa Arthur Balfour memberi negara yang tidak berpenghuni ini kepada orang-orang Yahudi.

Baca juga:Deklarasi Balfour: Saat Inggris Mendukung Zionisme di Palestina

Sawsan Safadi, kepala hubungan masyarakat dan hubungan internasional di departemen pendidikan Waqf, mengatakan bahwa Israel bertujuan untuk menciptakan generasi baru orang-orang Palestina yang merupakan orang Israel normal, bukan orang-orang Palestina."

Israel diketahui telah mencoba untuk mengendalikan pendidikan Palestina di Yerusalem Timur sejak tahun 1967 ketika mereka mulai menduduki dan mencaplok wilayah tersebut. Langkah Israel selanjutnya adalah berusaha untuk memperkenalkan kurikulum Arab-Israel ke sekolah-sekolah di Yerusalem Timur. Orang-orang Palestina membenci perubahan ini dan mencoba menemukan pilihan pendidikan alternatif.

Sebelum 1967, sekolah-sekolah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak didirikan negara Israel pada 1948 menggunakan kurikulum dan buku teks dari Yordania dan Mesir. Ketika pengambilalihan sistem pendidikan di Palestina pada 1967, buku teks dari Yordania dan Mesir yang telah digunakan bertahun-tahun disensor oleh komandan pendidikan militer Israel.

Baca juga:Buku yang Dilarang dan Ditentang

Sistem pendidikan Palestina sendiri pada akhirnya baru terbentuk bersamaan dengan Perjanjian Oslo 1994. Otoritas Nasional Palestina kemudian bertanggung jawab untuk kurikulum di sekolah-sekolah di Yerusalem Timur. Mereka menyediakan buku teks yang sesuai. Namun karena sekolah-sekolah ini berada di yurisdiksi Israel, konten pelajaran diawasi dan disensor oleh Kementerian Pendidikan Israel.

Salah satu aspek keberatan penggunaan kurikulum Israel adalah faktor ideologis. Pertama, kurikulum Israel memiliki narasi sejarah Zionis, dan orang-orang Palestina sudah tidak menghargai jajaran birokrat Israel yang menentukan apa yang boleh dan tidak di sekolah mereka.

Kedua, orang-orang Palestina ingin menjaga identitas Palestina mereka, sementara kurikulum Israel yang dirancang untuk warga Arab Israel menyarankan identitas yang melebur antara Palestina-Israel. Dalam hal ini, para orang tua khawatir bahwa pembangunan identitas nasional Palestina tidak akan sama lagi.

Selanjutnya, warga Palestina di Yerusalem Timur merasa lebih dekat dengan warga Palestina yang tinggal di Wilayah Otoritas Palestina (PNA) dan mereka merasa dipisahkan dari warga Palestina-Israel yang memiliki kewarganegaraan Israel.

Pengendalian buku bacaan sekolah Palestina seperti yang dilakukan oleh pemerintah Israel merupakan salah satu praktik kerja kolonial untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan di tanah jajahan. Belum lagi serangkaian aksi kekerasan baik terhadap bangunan sekolah, para staf termasuk guru, hingga penangkapan dan pelecehan yang dialami para anak sekolah.

Baca juga:Kisah Partai-Partai Komunis Palestina Melawan Israel

Kurikulum baru yang ditawarkan oleh Otoritas Nasional Palestina dan kemudian ditakuti oleh pemerintah Israel adalah hal penting dalam penyatuan identitas nasional Palestina serta memberi garis membeda antara identitas mereka dengan identitas Israel.

Di sisi lain, pada 2016, Samira Alayan juga pernah merilis hasil penelitiannya berjudul "The Holocaust in Palestinian Textbooks: Differences and Similarities in Israel and Palestine." Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Kementerian Pendidikan Palestina memilih tidak mengajarkan Holocaust.

Topik peristiwa tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan siswa-siswi Palestina sekarang dan tidak menekankan hal tersebut karena situasi politik. Holocaust juga dianggap bisa memberikan legitimasi atas apa yang Israel lakukan di tanah Palestina.

Pada akhirnya, politik adalah panglima. Pendidikan sejarah bisa dibengkokkan sebengkok-bengkoknya, agar sesuai komando sang panglima.