tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, menyebut telah terjadi peningkatan jumlah pendatang yang memasuki kota Jakarta pasca mudik Lebaran tahun 2025.
Ia menduga, peningkatan jumlah pendatang ke Jakarta ini terjadi akibat gelombang PHK yang menimpa sejumlah perusahaan-perusahan besar di luar daerah, seperti contohnya gelombang PHK di PT Sritex.
“Karena [di] daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan karena misalnya lah persoalan Sritex, kemudian perusahaan-perusahaan di sepanjang Cirebon, Jawa Barat, dan sebagainya. Memang ada peningkatan [jumlah pendatang],” kata Pramono di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Pramono mengungkapkan, ada perbedaan data jumlah pendatang di Jakarta yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dishub, jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta lebih banyak jika dibandingkan data yang dihimpun Disdukcapil.
Pramono mengaku lebih percaya dengan data milik Dishub, sebab menurutnya data keluar masuknya pendatang lebih dapat diukur secara langsung.
“Memang ada perbedaan angka [antara] Dukcapil dengan Dinas Perhubungan. Saya lebih percaya yang real, yang real itu angkanya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, keluar masuknya [pendatang],” terangnya.
Sedangkan data pendatang yang dihimpun oleh Disdukcapil jumlahnya lebih sedikit. Ia menduga, tidak semua pendatang mau melaporkan kedatangannya.
“Kalau Dukcapil kan orang yang terdaftar [harus] mau apa, mau secara identitasnya diketahui,” sebutnya.
Pramono menyebut, Pemprov Jakarta akan memberikan pelatihan kerja bagi para pendatang yang tertib administrasi kependudukan.
Ia menegaskan, apabila para pendatang ingin mengikuti pelatihan ataupun mendaftar kerja di Jakarta, maka mereka harus memiliki identitas kependudukan yang jelas.
“Kami [Pemprov Jakarta] akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan. Siapapun yang bekerja di Jakarta, monggo,” ucap Pramono.
“Tapi juga harus ada administrasi kependudukannya, dia terdaftar dalam kependudukan. Tetap menjadi warga di luar Jakarta gak apa-apa. Tetapi sekali lagi, harus punya identitas kependudukan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pramono menegaskan bahwa Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap masyarakat dari luar Jakarta yang datang pasca mudik Lebaran.
Pramono menyebut, keputusan untuk tidak menggelar operasi yustisi ini dipilih karena Jakarta sebagai kota terbuka tidak akan menutup kesempatan masyarakat yang ingin memperbaiki nasibnya.
“Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” ujar Pramono saat melepas kepergian peserta mudik gratis di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).
Bagi Pramono, pindah ke Jakarta untuk memperbaiki nasib juga pernah menjadi mimpinya. Oleh karena itu, ia ingin masyarakat merasakan kesempatan tersebut.
“Karena kami di sini dulu pernah bermimpi memperbaiki nasib keluarga kami di Jakarta, sehingga dengan demikian kami melakukan hal yang sama,” tuturnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
