Indeks Pendatang Jakarta

Dishub DKJ mencatat telah terjadi peningkatan jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta pada arus balik mudik Lebaran 2025.

Pramono pun meyakini data pendatang yang dirilis Dishub lebih akurat daripada Dukcapil karena tidak semua pendatang mau melapor kependudukan.

Budi menekankan, pelaporan para pendatang ini penting untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengawasi jumlah pertumbuhan penduduk di Jakarta.

Pemprov Jakarta akan membuka pelatihan keterampilan bagi warga daerah yang datang ke Jakarta usai mudik Lebaran 2025.

Guna menekan potensi kenaikan angka pengangguran akibat pendatang baru, Jakarta menyiapkan sejumlah program ketenagakerjaan. Apa saja?

Kebijakan work from anywhere (WFA) disebut menjadi penyebab tidak ada puncak arus mudik maupun arus balik yang ekstrem.

Rano Karno memperkirakan, jumlah pendatang akan lebih dari 50 ribu orang dan memastikan semua pendatang akan didata oleh Pemprov Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa Jakarta merupakan kota terbuka dan siap menerima pendatang seperti saat dirinya memperbaiki nasib dengan ke Jakarta.

Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin, sebut ribuan pendatang memasuki Jakarta mulai 16 April-15 Mei 2024.

Jika dibandingkan, jumlah pendatang per bulan pada Januari-Maret 2024 jauh lebih sedikit daripada jumlah pendatang per bulan pada Januari-Maret 2023.

Masyarakat desa masih menganggap Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai pusat kemajuan.

Berdasarkan data Disdukcapil DKI, mulai 16-22 April 2024, ada 1.038 orang pendatang baru di Jakarta pasca-Lebaran 2024.

Pendataan dilakukan untuk mengetahui apakah warga hanya mencari penghidupan di Jakarta atau sekalian memindahkan data administrasi kependudukan.

Heru tidak memasalahkan warga luar Jakarta mengadu nasib usai lebaran. Ia hanya berharap mereka punya pekerjaan dan rumah tinggal secara layak di ibu kota.

Disnakertransgi DKI Jakarta mengancam memulangkan pendatang yang belum punya pekerjaan dan enggan mengikuti pelatihan kerja.

Pemprov DKI Jakarta tidak menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru usai Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Disdukcapil Pemprov DKI Jakarta mengimbau agar pendatang memiliki jaminan kepastian tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan.

Pemprov DKI meniadakan operasi yustisi dan tidak membatasi kedatangan para pendatang.

SIKM Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Pembangunan di desa kurang ekspansif meski dana yang digelontorkan cukup besar. Akibatnya, masih banyak warga desa terus pergi dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar.