Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui sekolah gratis berasrama, pemerintah memberikan akses pendidikan dan lingkungan belajar yang mendukung anak-anak dari keluarga miskin untuk berkembang.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat secara khusus dibuka bagi anak dari keluarga miskin dengan status desil 1 dan 2 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak-anak dari keluarga di luar kelompok sasaran tersebut tidak dapat mengikuti program Sekolah Rakyat.
“Saya ingatkan kalau sudah jadi, [Sekolah Rakyat buka] untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Agus Jabo menjelaskan, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial (bansos). Penyaluran bantuan perlu dilengkapi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas agar kemiskinan tidak berlanjut ke generasi berikutnya.
“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tua miskin, anaknya ikut miskin,” kata dia.
Ia menjelaskan, anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga dapat mengalami kekurangan gizi, masalah kepercayaan diri, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung proses perkembangannya.
Anak keluarga miskin terkadang juga harus membantu orang tua bekerja sehingga waktu untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi terbatas.
“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.
Atas dasar itu, Sekolah Rakyat menerapkan konsep pendidikan berasrama. Selain mengikuti pembelajaran di kelas, siswa bisa tinggal di lingkungan pendidikan yang mendukung proses belajar, pembentukan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Agus Jabo mencatat, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat pada tahun ini baru 43 ribu siswa.
“Targetnya di 2029 itu 1 juta [siswa]. Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” kata dia.
Untuk meningkatkan kapasitas Sekolah Rakyat, pemerintah mendorong pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Sementara daerah yang telah mengusulkan lahan dan memenuhi kriteria, diharapkan lekas melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.
“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi supaya mudah-mudahan ikut tahap berikutnya,” ujar Agus Jabo.
Salah satu daerah yang telah menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan pemerintah daerahnya telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.
“Kemarin sudah komplet sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat [dengan luas] 8,6 hektare,” kata Eliyunus.
Menurut dia, Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat Nias Barat karena tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi. Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, sebanyak 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin.
“Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar [ada Sekolah Rakyat]. Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini, [sekitar] 22,47% itu adalah keluarga kami yang memang masih dikategorikan miskin,” kata dia.
Selain Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto mengatakan lahan 6,75 hektare telah disiapkan di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasinya tak jauh dari rumah sakit dan dekat dengan pusat kantor Pemerintah Kabupaten Grobogan.
“Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis dan juga pelayanan dasar yang memadai,” kata Anang.
Hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, dan Dardo Pratisyo; Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara; Plt. Direktur PSKB Masryani Mansyur; Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati; serta Baperinda Grobogan Wahyu.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
