Sejarah Anti-oposisi dan Politik Uang Partai Golkar

Header TVR Partai Golkar. tirto.id/Dio
Oleh: Husein Abdulsalam - 2 Agustus 2019
Dibaca Normal 7 menit
Perebutan kursi ketua umum Golkar pasca Soeharto ialah pertarungan antara pendukung pemerintah dan oposisi yang ditopang kekuatan finansial mumpuni.
Meskipun tampil sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) di era Orde Baru sebagai organisasi bukan partai, sebagaimana ditulis Leo Suryadinata di "The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto" (2007), Golkar sesungguhnya merupakan "partai negara".

Itu terlihat dari diwajibkannya semua pegawai negeri sipil untuk loyal kepada Golkar. Hanya Golkar yang boleh memiliki pengurus hingga tingkat desa.

Suplai dana ke Golkar pun dijamin presiden Soeharto, yang kala itu juga menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Golkar, tidak pernah habis. Sejak 1985, Soeharto menggunakan Yayasan Dana Abadi Karya Abadi (Dakab) untuk menghimpun uang dari BUMN dan pengusaha untuk membiayai Golkar.

Dengan sokongan sebesar itu tidak heran bila Golkar melejit, memenangkan enam pemilu yang selalu diadakan di era Orde Baru dengan perolehan suara di atas 62 persen. Sedangkan PPP dan PDI, dua partai yang saat itu bersaing dengan Golkar, tampil tak lebih dari penggembira saja, supaya Indonesia seolah menerapkan demokrasi lewat pemilu.


Ada Habibie di Balik Akbar

Namun, kekuasaan Soeharto tidak abadi. Pada 21 Mei 1998, ia menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden Indonesia selepas rangkaian krisis finansial dan sosial melanda. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar bertanggal 3 Juni 1998 kemudian memutuskan Golkar akan menyelenggarakan Munas Luar Biasa (Munaslub) pada Juli 1998 untuk membahas reformasi Golkar.

Jelang Munaslub, Golkar terbelah dua, menurut Leo Suryadinata. Kelompok pertama dipimpin B.J. Habibie, wakil presiden yang otomatis jadi presiden setelah Soeharto lengser. Harmoko, ketua umum Golkar yang meminta Soeharto lengser, ada di kubu Habibie. Sebagian besar isi kelompok pertama merupakan orang-orang sipil yang dekat Soeharto.

Sementara itu, kelompok kedua dipimpin Edi Sudrajat, mantan KSAD. Kelompok ini diisi banyak purnawirawan jenderal dan orang-orang penentang Soeharto dan Habibie.

Dalam Demokrasi Internal Partai: Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar Tahun 1998, 2004 dan 2009 (2012), Muhammad Imam Akbar Hairi menyebut kelompok Habibie sebagai kubu reformis yang ingin menghapuskan segala pengaruh ABRI dalam kehidupan sipil, termasuk dalam Golkar. Mereka ingin menghapus segala yang terkait dengan kekuasaan Orde Baru.

Sedangkan kelompok Edi Sudrajat disebut kubu anti-reformis yang ingin menghukum Harmoko dan Habibie. Bila menguasai Golkar, kelompok ini ingin menekan Habibie turun dari pemerintahan.

Masing-masing kelompok berusaha memperoleh sebanyak mungkin posisi panitia Munaslub. Di Munaslub pun kedua kubu bertarung memperebutkan jabatan ketua umum DPP Golkar. Pertarungan ini dimenangkan kubu Habibie melalui keberhasilan Akbar Tanjung memenangkan posisi ketua umum Golkar dalam Munaslub.

Setelah itu, Akbar merevisi AD/ART Golkar. Revisi itu mencakup penghapusan Dewan Pembina di seluruh jajaran organisasi. Posisi itu digantikan Dewan Penasehat yang berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan namun tidak punya hak veto. Revisi itu juga menghapus hubungan resmi ABRI dan Birokrasi dengan Golkar.

Golkar pun dijadikan organisasi mandiri, tak bergantung lagi ke dana yayasan-yayasan milik Soeharto.


Ketika JK Menjegal Akbar

Dalam sebuah catatan kaki di The Golkar Way (2007), buku yang ditulis Akbar Tanjung, disebutkan tim yang lebih solid, suasana politik yang cenderung menolak tampilnya kembali militer dalam politik, dan berkembangnya isu seputar dukungan keluarga Soeharto terhadap kubu Edi Sudrajat menjadi faktor kemenangan Akbar dalam Munaslub.

Dalam perebutan kursi ketua umum Golkar, munculnya kubu pendukung unsur politik yang tidak punya kekuasaan eksekutif melawan kubu pendukung rezim yang berkuasa atas eksekutif, seperti kasus Akbar versus Edi, menjadi umum pada periode berikutnya. Yang berbeda ialah semakin menonjolnya kekuatan finansial sebagai faktor penentu kemenangan kandidat ketua umum.

Di 2004, Golkar berhasil memenangkan pemilu DPR. Namun, di Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres) yang diusung Golkar, Wiranto dan Salahuddin Wahid, kalah di putaran pertama. Di putaran kedua, Golkar masuk Koalisi Kebangsaan yang mendukung Megawati-Hasyim. Namun, paslon ini pun kalah.

Meski demikian, pemenang Pilpres 2004 ialah Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi wapres Jusuf Kalla (JK). Orang yang biasa dipanggil JK itu ialah kader Golkar. Setelah Pilpres 2004, Akbar bersikeras Golkar tetap di Koalisi Kebangsaan, menjadi oposisi pemerintahan SBY-JK. Namun, kebijakan ini tidak dapat diterima semua pihak dalam Golkar.


Dalam Munas ke-7 Golkar tahun 2004, ada tiga orang lolos syarat sebagai calon ketua umum Golkar, yakni Akbar Tanjung, Marwah Daud Ibrahim, dan Slamet Jusuf Effendi. Wiranto tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum Golkar sebab belum pernah jadi pengusur DPP atau DPD provinsi selama satu periode penuh. Sementara JK memenuhi syarat itu, namun dinilai tak memenuhi syarat "tak pernah berpaling ke partai lain."

Namun, JK tetap melenggang ke Munas. Didukung kelompok anti-Akbar, utamanya kader Golkar pendukung SBY-JK, serta ditopang kekuatan finansial yang besar, JK pun memenangkan pemilihan ketua umum Golkar 2004.

Dalam wawancaranya dengan Hairi, Firman Subagyo, ketua bidang Kesra Golkar 2004-2009, mengatakan, "banyak kader mendukung pak JK untuk menjadi ketua umum karena menjadi oposisi bukanlah kodrat Golkar."

Hairi juga mencatat politik uang dalam Munas ke-7 Golkar 2004 sangat berpengaruh besar dalam terpilihnya JK. Hal ini berungkali ditekankan Akbar. Selain itu, salah seorang peserta Munas, Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung Hudarni Rani, turut mengakui keberadaan politik uang tersebut.

"Iya kayak kemarin (Munas Golkar 2004) kandidat sama-sama punya duit, yang kalah itu kalah setengah triliun, yang menang juga hilang setengah triliun. Kalah menang habis segitu, dan tidak bisa kembali lagi. Dan masing-masing mengklaim bahwa (dukungan) yang dipegangnya itu sudah di atas 50 persen plus 1."




Menang dan Tumbangnya Aburizal

Sayangnya, kesuksesan di 2004 tak mampu diulangi Golkar lima tahun berikutnya. Pada Pemilu 2009, Golkar tak lagi keluar sebagai pemenang. Pada Pilpres 2009, paslon usungan Golkar, JK-Wiranto, pun kalah. Golkar menelan dua pil pahit sekaligus dalam satu tahun. Itu situasi yang tidak menguntungkan bagi JK.

Setelah Pilpres 2009 usai, sebagai ketua umum, JK tidak mengarahkan Golkar untuk menjadi oposisi. Tetapi, dia tak tampak berminat menjadi ketua umum Golkar pada periode berikutnya. Telaah Hairi, keuangan JK terkuras untuk biasa kampanye Munas Golkar 2004 dan dua Pilpres. Selain itu, beberapa petinggi Golkar mendesaknya tidak usah mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Ketiadaan JK membuka kesempatan politikus cum saudagar kaya lain bertarung berebut kursi ketua umum Golkar. Dua kandidat yang kuat secara finansial dan citranya waktu itu ialah Surya Paloh dan Aburizal Bakrie. Selain mereka, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Krisnandi juga ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Dalam Munas, Aburizal menjanjikan memberikan dana abadi sebesar Rp1 triliun untuk menjalankan semua operasional Golkar. Sementara Tommy berjanji kasih Rp500 juta ke tiap DPD tingkat I bila terpilih sebagai ketua umum Golkar. Ini menunjukkan bahwa uang tidak bisa tidak jadi iming-iming para calon ketua umum.

Persaingan Aburizal dan Surya sendiri sebenarnya sudah mengkristal sejak JK mendeklarasikan diri mau sebagai capres di 2009. Aburizal menolak JK, sedangkan Surya mendukung penuh JK. "Sehingga menjadi suatu kewajaran bila JK lebih mendukung Surya Paloh untuk menjadi ketua umum meskipun pada saat JK berhasil menjadi ketua umum tidak terlepas dari dukungan Ical (Aburizal)," sebut Hairi.

Hal itu membuat dukungan pemerintahan SBY Jilid II tidak berada di pihak JK yang menjagokan Surya Paloh. Surya Paloh juga dinilai akan membawa Golkar tidak berkoalisi dengan Demokrat, partai pendukung pemerintah, di DPR bila menjadi ketua umum Golkar.

Sementara itu, Aburizal dipandang dekat dengan rezim yang tengah berkuasa. Selain menjabat Menko Perekonomian, lalu Menko Kesra semasa pemerintahan SBY-JK, di Pilpres 2009, dia mendukung SBY-Boediono.

Hasil Munas ke-8 Golkar 2009 yang dihelat di Pekanbaru menyatakan Aburizal mendapatkan 297 suara dan Surya Paloh 239 suara. Sementara Yuddy dan Tommy tidak dapat dukungan sama sekali. Aburizal pun didapuk sebagai ketua umum Golkar 2009-2014.


Pada Oktober 2009, Golkar secara resmi menyatakan diri sebagai pendukung pemerintah. Selepas itu, tiga pos menteri diberikan untuk Golkar: Menko Kesra (Agung Laksono), Menteri Perindustrian (MS Hidayat), dan Menteri Perikanan dan Kelautan (Fadel Muhammad lalu Sharif Cicip Sutarjo). Aburizal juga diangkat SBY sebagai ketua harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.

Semakin dekat dengan Pilpres 2014, Aburizal semakin gencar mempromosikan dirinya sebagai kandidat presiden. Namun, ketika keputusan untuk berkoalisi diambil, Golkar justru mengusung paslon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Di samping itu, JK malah menjadi cawapres pendamping Joko Widodo. Paslon Jokowi-JK turut mendapat dukungan dari politikus Golkar semacam Fahmi Idris, Luhut Binsar Panjaitan, Ginanjar Kartasasmita, Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Nusron Wahid.

Di Pilpres ini, Golkar lagi-lagi menelan pil pahit. Partai berlambang beringin ini tidak menang Pileg pun Prabowo-Hatta yang diusungnya kalah. Tidak lama setelah hasil Pilpres 2014 diumumkan, Aburizal lantas menyatakan Golkar akan menjadi oposisi. Koalisi pengusung Prabowo-Hatta juga mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen.

Munas ke-9 Golkar tahun 2014 yang dihelat di Bali memang memenangkan Aburizal sebagai ketua umum Golkar selanjutnya. Namun, Agung Laksono dan kelompok anti-Aburizal membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar yang kemudian mengadakan Munas di Ancol dalam waktu yang kurang lebih bersamaan dengan Munas Bali.

Munas Ancol yang ingin Golkar jadi pendukung pemerintah lantas menyatakan Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar selanjutnya. Namun, peserta Munas ini hanya dihadiri 384 pemegang suara sah Golkar dan tidak lebih dari seribu kader Golkar, jauh berbeda dengan Munas Bali yang dihadiri dua ribu peserta umum dan kader Golkar.

Dua kubu Golkar ini bertahan hingga Munaslub Golkar tahun 2016. Melalui Munaslub tersebut, Setya Novanto (Setnov) terpilih sebagai ketua umum Golkar, mengalahkan Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Syahrul Yasin Limpo, dan Airlangga Hartarto. Mantan Ketua DPR penuh kontroversi ini dapat dukungan dari Luhut yang kala itu tengah menjabat Menko Polkam kabinet Jokowi-JK.

"Yang menarik, semua calon ketua umum Gokar pada Munaslub tersebut cenderung mendukung dan bergabung dengan koalisi pemerintah," sebut Lili Romli dalam "Faksionalisasi dan Konflik Internal Partai Politik" yang dimuat Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi (2018).

Infografik Beringin Tua yang Tak Kunjung Tumbang

Kejanggalan Pertarungan Airlangga dan Bamsoet

Setnov mungkin dilahirkan untuk membuat kontroversi. Setelah diangkat lagi sebagai ketua DPR pada 2016, pada 2017 politikus Golkar itu malah dicokok KPK. Lagi-lagi Golkar limpung, namun tidak dalam waktu yang lama.

Pada Desember 2017, Munaslub Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar. Airlangga merupakan menteri perindustrian kabinet Jokowi-JK. Dalam masa kepemimpinannnya ini, Golkar tetap berada di barisan petahana Jokowi yang akhirnya memenangkan Pilpres 2019. Dengan hasil itu, untuk pertama kalinya pasca-reformasi, paslon usungan Golkar menang di Pilpres.

Namun, suara yang diperoleh Golkar di Pileg 2019 tidak sebesar Pileg 2014. Ini kemudian jadi dalih politikus senior Golkar Yorrys Raweyai untuk menyatakan Airlangga tidak maksimal berperan sebagai ketua umum. Menjabat menteri perindustrian membuat Airlangga sibuk. Menurut Yorrys, Airlangga juga menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Yorrys mendesak diadakannya Munaslub.

Sementara itu, Aburizal yang kini menjabat ketua Dewan Pembina Golkar (yang kekuasannya sangat lemah) mengirim surat arahan mendesak evaluasi menyeluruh sebagai bagian laporan pertanggungjawaban dan kinerja DPP Golkar dalam Munas.

Bambang Soesatyo (Bamsoet), kader Golkar yang menggantikan Setnov sebagai ketua DPR, diajukan Yorrys dan menyatakan siap menantang Airlangga. Bamsoet merupakan bendahara umum Golkar kubu Munas Bali. JK dan Aburizal pun mendukungnya jadi ketua DPR.


Melalui surat arahan di atas, Bamsoet menilai Aburizal ingin Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga dievaluasi. Dengan kata lain, Aburizal tampak mendukungnya.

"Poin penting dari Wanbin: Perlunya DPP Golkar melakukan evaluasi menyeluruh dan menyelenggarakan segera Rapat Pleno untuk segera menentukan jadwal Rapimnas," kata Bamsoet.

Yang bikin pertarungan ini beda dari perebutan kursi ketua umum Golkar tahun 2004, 2009, dan 2014 ialah kubu manapun tidak ingin mengubah haluan Golkar. Airlangga dan Bamsoet, misalnya, sama-sama pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan tidak mau Golkar jadi oposisi.

Pada 1 Juli 2019, Airlangga membawa 34 DPD Golkar ke Istana Bogor untuk bertemu Jokowi. Gelagat Jokowi di pertemuan itu, menurut Ketua Bidang Ormas Golkar Sabil Rachman, menunjukkan Jokowi memberi dukungan ke Airlangga.

Sedangkan pada 8 Juli 2019, Bamsoet mengatakan calon ketua umum Golkar memang harus mendapat restu Jokowi. Selain itu, pernyataan Bamsoet di bawah ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya Jokowi yang mesti dimintai dukungan, tapi juga pemimpin partai koalisi lain.

"Begitu juga hubungan Golkar dengan koalisi lainnya. Pemimpin baru Partai Golkar nanti juga harus memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin partai koalisi yang lain," kata Bamsoet.

Di DPR 2019-2024, Golkar memiliki kursi terbanyak ketiga setelah PDIP dan Gerindra. Melihat ke belakang, selalu ada jatah menteri bagi partai yang tak betah jadi oposisi, namun partai pendukung pun tidak selalu manut presiden. Partai pendukung dan presiden memang tidak selalu sejalan. Seringkali, dalam isu-isu populis, presiden dan partai pendukungnya berbeda suara.


Hubungan PDIP dan Jokowi pun tidak selalu baik. Karena itu, Jokowi butuh dukungan Golkar untuk menghadapi PDIP di DPR. Jangankan Golkar, lobi dengan Gerindra pun tampaknya tengah dilakukan.

Demikian sebaliknya, PDIP juga butuh Golkar dan Gerindra untuk menguatkan posisinya di DPR. Bukan tidak mungkin bahwa yang perebutan kursi ketua umum Golkar saat ini merupakan proksi pertarungan Jokowi melawan partainya sendiri, PDIP.

Baca juga artikel terkait PARTAI GOLKAR atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam
(tirto.id - Politik)

Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
DarkLight