Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong persetujuan atas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera dipercepat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera itu menilai percepatan itu dibutuhkan agar pekerjaan rehab-rekon di kawasan terdampak bencana bisa lekas dituntaskan oleh kementerian/lembaga terkait.
"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," kata Tito kepada wartawan usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dia menambahkan, berdasarkan rencana induk yang sudah disusun, pelaksanaan rehab-rekon pascabencana Sumatera akan berjalan sampai 2028 dengan total anggaran Rp100,1 triliun.
Khusus pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran rehab-rekon senilai Rp39 triliun lebih untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR.
Dari jumlah itu, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga, yakni Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemendikdasmen, Kemensos, BPS, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Untuk dukungan tambahan, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan TKD dikucurkan agar pemulihan infrastruktur dan layanan publik terdampak bencana bisa berjalan lebih cepat.
Saat bertemu dengan Menkeu Purbaya, Tito meminta agar empat usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan dapat segera diproses.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rehabilitasi tambak; Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah; serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.
Menurut Tito, sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan kawasan terdampak dapat berjalan lebih optimal.
"Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon," jelasnya.
Tito memastikan Satgas PRR akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di berbagai wilayah terdampak. Dia pun mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah aktif melaporkan perkembangan program rehab-rekon kepada masyarakat.
"Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
