Ratusan Huntap di Aceh Sudah Berdiri, 1.832 Unit Sedang Dibangun

tirto.id - Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh kini sedang berjalan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus berupaya mendorong percepatan pembangunan agar segera memenuhi target 37.373 unit huntap.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyatakan pembangunan hunian aman dan layak bagi warga terdampak merupakan salah satu program prioritas dalam pemulihan permanen pascabencana yang akan berjalan pada 2026–2028.

"Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian hunian tetap. Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen [dari target di Aceh] sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai," ujar Safrizal di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026), mengutip data Posko Satgas PRR per 23 Juli lalu.

Dia memastikan, pemerintah berupaya agar pembangunan huntap berjalan lebih cepat, serentak, sekaligus tetap memenuhi syarat ketentuan teknis. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran proyek huntap senilai Rp2 triliun lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata dia.

Safrizal menambahkan, meski pembangunan huntap dipercepat, aspek keselamatan dan keberlanjutan tetap diperhatikan. Maka itu, lokasi huntap harus sesuai tata ruang, memiliki legalitas lahan yang jelas, aman dari ancaman bencana, sekaligus didukung oleh akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

Dia memastikan kawasan yang masuk zona merah dalam tata ruang baru tidak akan menjadi lokasi permukiman, termasuk huntap.

Pembangunan huntap menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabencana. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp58,973 triliun untuk membiayai program rehab-rekon di daerah ini selama 2026-2028. Nilai anggaran itu setara lebih dari separuh total anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera untuk tiga provinsi yang sebesar Rp101,166 triliun.

Skema Pembangunan Huntap

Safrizal menerangkan, ada beberapa skema pembangunan huntap yang dijalankan di Aceh. Pelaksana pembangunan juga tidak hanya satu.

Kementerian PKP membangun kawasan permukiman berisi sejumlah huntap di lahan baru yang telah dinyatakan clear and clean.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani proyek huntap secara in-situ (lokasi awal permukiman) di atas lahan milik warga.

BNPB juga menyalurkan bantuan stimulan secara bertahap kepada warga yang memenuhi persyaratan dan memutuskan membangun kembali rumah secara mandiri.

Terkait proyek huntap yang dijalankan Kementerian PKP, proses lelang telah berjalan untuk pembangunan di lokasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Satgas PRR mendorong pembangunan pada tahun 2026 bisa dimulai secara bertahap pada Agustus mendatang di berbagai wilayah Aceh.

Selain Kementerian PKP dan BNPB, pembangunan huntap di Aceh juga melibatkan berbagai instansi lain dan unsur masyarakat.

Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit di Aceh Utara, sedangkan Polri berkontribusi dalam pembangunan huntap di Aceh Tamiang. Lalu, Yayasan Buddha Tzu Chi juga akan membangun ratusan unit huntap lainnya.

Safrizal mengungkapkan, sejumlah persoalan lahan masih diselesaikan bersama pemerintah daerah. Di Aceh Tamiang, contohnya, lokasi pembangunan di area milik PT Semadam masih dalam tahap finalisasi, dan proyek direncanakan mulai berjalan pada 2027.

Sementara itu, lokasi huntap di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, tetapi proses pengadaan lahannya masih berlangsung. Satgas PRR mendorong penyelesaian lahan untuk pembangunan huntap ini dilakukan secepatnya, tapi harus transparan dan tak mengurangi kepastian hukum.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara hibrida bersama Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kepala daerah di Aceh, Selasa (21/7/2026), juga mengingatkan agar kepala daerah di wilayah terdampak proaktif dalam penyiapan lahan pembangunan huntap. Langkah cepat pemerintah daerah diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai target dan tepat sasaran.

(INFO KINI)