Rano Yakin Pos Pemuda Anti Tawuran Bisa Cegah Kekerasan Remaja

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendorong pembentukan Pos Pemuda Anti Tawuran yang bertujuan mencegah aksi tawuran yang kerap terjadi di Jakarta.

Rano menjelaskan pembentukan Pos Pemuda Anti Tawuran itu menjadi bagian dari pencegahan tawuran yang dilakukan secara lintas sektor dan berbasis komunitas.

Hal tersebut disampaikan Rano dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Senin (16/6/2025).

“Kami mendorong upaya penanggulangan tawuran remaja melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas,” ujar Rano di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

“[Kami] mendorong pembentukan Pos Pemuda Anti Tawuran dan menyediakan klub olahraga, seni, literasi digital, dan wirausaha remaja sebagai ruang ekspresi positif,” tambahnya.

Selain pembentukan Pos Pemuda Anti Tawuran, Rano juga menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperluas cakupan kamera pengawas atau CCTV serta aplikasi pengaduan warga untuk mencegah aksi tawuran.

Selain itu, Rano menyebut kegiatan patroli dialogis dan pelatihan personel juga dilakukan di kawasan-kawasan rawan tawuran, sebagai bagian dari deteksi dini aksi tawuran.

“Kami telah meningkatkan patroli dialogis di kawasan rawan, melatih personel dalam deteksi dini dan mediasi sosial, memperluas pemanfaatan CCTV dan aplikasi pengaduan warga,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Alia Noorayu Laksono, menyampaikan, tingginya angka tawuran di Jakarta telah menjadi perhatian publik.

“Tingginya angka tawuran dan kekerasan remaja, serta gangguan ketertiban umum menjadi perhatian publik yang terus berulang di berbagai wilayah Jakarta,” kata Alia saat rapat, Senin.

Alia menyebut, maraknya aksi tawuran itu tidak bisa dipandang sepele. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya pembinaan kepemudaan serta minimnya ruang untuk berekspresi.

“Tawuran tidak bisa hanya dipandang sebagai

gangguan kamtibmas biasa, tetapi harus dilihat sebagai indikasi lemahnya pembinaan kepemudaan, terbatasnya ruang ekspresi

positif, dan minimnya literasi sosial,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, Fraksi Partai Golkar mendorong penyelesaian permasalahan tawuran secara lintas sektor.

“Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas dalam menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.