Indeks Ylbhi

Proses hukum terhadap SM yang kini menjadi tersangka penodaan agama dipersoalkan aktivis.

Pasal 250 dan 313 RKUHP membuat pasal penghinaan agama yang rawan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pengkritik tokoh agama.

YLBHI menyoroti sejumlah masalah terkait dengan kinerja Polri dalam penegakan hukum terhadap warga sipil pada 2016-2019. 

YLBHI menghimpun catatan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang masuk ke YLBHI dan 15 LBH di Indonesia, termasuk LBH Jakarta.

115 kasus kelalaian polisi dalam mengurusi permasalah warga sipil, mulai 2016 hingga 2019 dengan 1.120 korban dan 10 komunitas di seluruh Indonesia.

YLBHI menilai tim asistensi yang dibentuk Wiranto justru berpotensi melanggengkan praktik kriminalisasi dengan dalih melanggar pasal makar.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen dalam mengusut kerusuhan 21-22 Mei.

YLBHI meminta Mabes Polri untuk mengungkap penyebab 9 orang meninggal dalam aksi massa 22 Mei 2019 agar publik kepercayaan pada penegak hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

YLBHI mendesak para elite politik bertanggung jawab atas jatuhnya korban dan kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019.

Tim ini akan terjun ke Bandung guna menghubungi korban dan saksi kekerasan. Selain itu, tim juga akan meminta keterangan terhadap aparat kepolisian Bandung.

Pada saat May Day, aparat kepolisian menangkap 619 massa aksi, 293 di antaranya merupakan anak-anak. Menurut Advokasi YLBHI massa aksi dipukul secara membabi buta oleh polisi sampai pingsan dan luka parah.

Menurut Ketua YLBHI Asfinawati, pembubaran suatu ormas harus melalui proses yang akuntabel yakni lewat pengadilan.

YLBHI dan PSHK menilai pembentukan tim hukum nasional bermasalah secara hukum tata negara lantaran Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas.

Dalam standar tentang lapas secara internasional, justru lapas harus bisa diakses sewaktu-waktu oleh pejabat atau aparat negara.

Kasus perundungan yang berujung kekerasan seksual agar jadi momentum untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

Pencatutan Gerakan #BersihkanIndonesia melalui selebaran yang berisi mendukung proyek PLTPB Gunung Talang Sumatera Barat melemahkan advokasi dengan warga.

Gerakan #BersihkanIndonesia memprotes pencatutan logo dan nama organisasi itu dalam pamflet yang mendukung proyek geothermal atau PLTPB di Gunung Talang, Sumatera Barat.

Pernyataan Wiranto yang menyebut penyebar hoaks perlu dijerat UU Terorisme dianggap ngawur oleh aktivis. Wiranto juga dinilai terlalu luas menafsirkan UU Terorisme.