Indeks Ylbhi
Revisi UU KPK Berlaku, YLBHI: Indonesia Kembali ke Era Orba
YLBHI menilai langkah Presiden Jokowi dalam pengesahan revisi UU No. 19/2019 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengembalikan Indonesia ke masa Orba.
YLBHI Nilai Pembentukan Dewan Pengawas KPK Terlalu Politis
Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.
Kapolri Berganti, YLBHI Tetap Ragukan Komitmen Kepolisian Soal HAM
Siapa pun yang ditunjuk sebagai Kapolri, menurut Ketua YLBHI, tak akan banyak mengubah sikap kepolisian terhadap persoalan HAM.
YLBHI: 67 Kasus Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Dilakukan Polisi
Aparat hingga institusi pendidikan terlibat pelanggaran kebebasan berekspresi ke sejumlah pendemo selama 2019.
YLBHI: Pelaporan 5 Orang karena Komentari Wiranto Bentuk Represif
Ketua YLBHI Asfinawati mengaku tak sepakat mengenai penetapan tindak pidana bagi seseorang yang menyatakan pendapat.
Polri Didesak Buka Laporan Penggunaan Senjata di Aksi Tolak RKUHP
Kepolisian RI didesak membuka laporan penggunaan senjata saat amankan rangkaian aksi Reformasi Dikorupsi.
Pasal Zina di RKUHP Berpotensi Lahirkan 'Polisi Moral' & Persekusi
YLBHI menilai pasal perzinaan terlalu mengatur persoalan moral individu yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.
YLBHI Duga Ada Barter Kepentingan dalam Pembahasan RKUHP
Asfinawati mengatakan metode kodifikasi memungkinkan banyak pihak berkonsolidasi guna meloloskan kepentingannya masing-masing.
YLBHI Kritik Penetapan 8 Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora
YLBHI mengkritik penetapan tersangka 8 aktivis Papua dan menganggap penangkapan itu hanya memperkeruh keadaan.
KontraS Hingga YLBHI Somasi Kominfo Soal Blokir Internet di Papua
Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.
YLBHI: Pidato Jokowi Berbanding Terbalik dengan Realita Masyarakat
Menurut YLBHI, pidato Jokowi hanya sebagai ajang formalitas politik. Sebab, pidato Jokowi berbanding terbalik dengan situasi yang ada di masyarakat.
Iklan HUT RI ala Bekraf: Tak Sensitif dan Memangkas Konteks Sejarah
YLBHI menilai Bekraf sebagai lembaga negara tak sensitif terhadap para korban di beberapa peristiwa yang disebut dalam video tersebut.
Koalisi Sipil Pertanyakan Kapasitas IPW Soroti Capim KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang dinilai tak mementingkan LHKPN dalam seleksi Capim KPK.
Koalisi Kawal Capim KPK akan Surati Jokowi dan Pansel Terkait LHKPN
Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.
Komnas Ham Didesak Usut Konflik Lahan dan Penangkapan Petani Jambi
Komnas HAM didesak mengusut penangkapan ratusan petani dari Serikat Mandiri Batanghari yang terjadi karena konflik lahan di Jambi.
LBH Jakarta: Aksi Polisi di Program Televisi Cenderung Pencitraan
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.
YLBHI: Polisi Terbukti Lakukan Penyiksaan Anak Wajib Diadili
Ketua YLBHI Asfinawati menilai penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah hal yang baru, melainkan hal yang sering ditemui oleh YLBHI.
YLBHI: Langkah Polisi Tangani Kasus Anak Langgar Banyak Kebijakan
Penanganan sejumlah kasus anak yang dilakukan polisi dinilai oleh YLBHI melanggar pengadilan anak dan pidana.
YLBHI Kritik Langkah Pansel Minta Jaksa dan Polisi Daftar Capim KPK
YLBHI menyesalkan langkah Pansel Capim KPK mengundang polisi dan jaksa untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminatif dan Tak Masuk Akal
Jika ada tahanan yang ketahuan homoseks, kata Ditjen PAS, maka mereka akan dipisah. Ini dikritik karena dianggap diskriminatif dan memicu persekusi.