Indeks Ylbhi

YLBHI menilai langkah Presiden Jokowi dalam pengesahan revisi UU No. 19/2019 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengembalikan Indonesia ke masa Orba.

Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.

Siapa pun yang ditunjuk sebagai Kapolri, menurut Ketua YLBHI, tak akan banyak mengubah sikap kepolisian terhadap persoalan HAM.

Aparat hingga institusi pendidikan terlibat pelanggaran kebebasan berekspresi ke sejumlah pendemo selama 2019.

Ketua YLBHI Asfinawati mengaku tak sepakat mengenai penetapan tindak pidana bagi seseorang yang menyatakan pendapat.

Kepolisian RI didesak membuka laporan penggunaan senjata saat amankan rangkaian aksi Reformasi Dikorupsi.

YLBHI menilai pasal perzinaan terlalu mengatur persoalan moral individu yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

Asfinawati mengatakan metode kodifikasi memungkinkan banyak pihak berkonsolidasi guna meloloskan kepentingannya masing-masing.

YLBHI mengkritik penetapan tersangka 8 aktivis Papua dan menganggap penangkapan itu hanya memperkeruh keadaan.

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

Menurut YLBHI, pidato Jokowi hanya sebagai ajang formalitas politik. Sebab, pidato Jokowi berbanding terbalik dengan situasi yang ada di masyarakat.

YLBHI menilai Bekraf sebagai lembaga negara tak sensitif terhadap para korban di beberapa peristiwa yang disebut dalam video tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan alasan Indonesia Police Watch (IPW) yang dinilai tak mementingkan LHKPN dalam seleksi Capim KPK.

Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.

Komnas HAM didesak mengusut penangkapan ratusan petani dari Serikat Mandiri Batanghari yang terjadi karena konflik lahan di Jambi.  

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.

Ketua YLBHI Asfinawati menilai penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah hal yang baru, melainkan hal yang sering ditemui oleh YLBHI.

Penanganan sejumlah kasus anak yang dilakukan polisi dinilai oleh YLBHI melanggar pengadilan anak dan pidana.

YLBHI menyesalkan langkah Pansel Capim KPK mengundang polisi dan jaksa untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika ada tahanan yang ketahuan homoseks, kata Ditjen PAS, maka mereka akan dipisah. Ini dikritik karena dianggap diskriminatif dan memicu persekusi.