Indeks Ylbhi

YLBHI mendesak pelaksana program ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa calon manajer Kopdes Merah Putih itu.

Direktur YLBHI M. Isnur sebut UU Polri yang baru disahkan DPR berpotensi melanggar konstitusi dan gagal bawa perubahan fundamental bagi kepolisian.

Serangan terhadap Andrie Yunus juga menuai kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil tetap menuntut polisi mengusut tuntas peristiwa penyerangan air keras kepada aktivis KontraS itu.

Menurut YLBHI, Brimob merupakan pasukan khusus untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan tak seharusnya berhadapan langsung dengan masyarakat.

YLBHI nilai pembentukan satgas pemulihan bencana sebagai bentuk kegagalan DPR RI dalam menjalankan mandat konstitusi.

Indikasi pelanggaran HAM berat dalam penanganan bencana Sumatra ditemukan lantaran adanya korban jiwa akibat keterlambatan respons pemerintah

Kegagapan ini dikarenakan belum adanya aturan turunan sejak disahkannya KUHP dan KUHAP baru.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Koalisisi Masyarakat Sipil sebut masukan yang dibacakan dalam Panja RUU KUHAP tak akurat dan memiliki perbedaan substansi signifikan dengan versi mereka.

Isnur menilai tidak ada alasan RUU KUHAP harus segera disahkan dalam waktu dekat sehingga tidak perlu ada narasi menyesatkan untuk mengesahkan RUU KUHAP.

YLBHI sebut Soeharto menampilkan wajah kekuasaan yang otoriter dan basah dengan jejak pelanggaran HAM berat.

Praktik "serakahnomics" disebut justru bersumber dari produk hukum yang lahir di era pemerintahan sebelumnya.

Arif menyampaikan, penegakan hukum yang tidak seimbang juga terjadi kepada internal Polri karena hanya penanganan kasus etik saja.

YLBHI menegaskan penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya melalui pendekatan etik, tetapi juga harus disertai pertanggungjawaban pidana.

Isnur meminta agar RUU KUHAP tidak membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana umum karena ada beberapa pasal RUU KUHAP membuka ruang.

YLBHI tetap mempertimbangkan undangan RDPU bahas RKUHAP, kendati masukan yang disusunnya Januari lalu tak dipertimbangkan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.

Peraturan Polri terbaru mewajibkan jurnalis asing untuk mengantongi surat keterangan kepolisian.

Otoritas hukum dan keamanan harus proaktif menginvestigasi teror dan intimidasi tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak terjadi kembali.