Indeks Ylbhi
Aliansi Desak Pemerintah & DPR Bahas Draf RKUHP Secara Transparan
Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.
YLBHI dkk Laporkan Balik Luhut atas Dugaan Kejahatan Ekonomi
Luhut akan dipolisikan atas dugaan kejahatan ekonomi, buntut dari hasil riset masyarakat sipil soal Papua yang lebih dulu dikriminalisasikan.
YLBHI Kritik Vonis Lepas 2 Polisi Penembak Laskar FPI
YLBHI menilai hakim hanya bertumpu pada keterangan dua polisi terdakwa pembunuhan laskar FPI.
Ngabalin Minta YLBHI Buka Mata & Hati Nilai Kinerja Jokowi
Ngabalin mengklaim Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik, seperti persoalan di Desa Wadas yang dianggap kesalahan Bupati Purworejo.
Koalisi Masyarakat Sipil: IKN Baru Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Minta UU IKN Dibatalkan
Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.
YLBHI Nilai Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Berani Tegas
Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.
YLBHI Desak Jokowi Selesaikan Diskriminasi Jemaat Ahmadiyah Sintang
Pemkab Sintang menyegel masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak pada 14 Agustus 2021.
YLBHI: Polisi Lakukan 202 Pelanggaran Hukum Selama 2019-2021
Pelanggaran hukum oleh polisi meningkat selama pandemi akibat adanya pelarangan demonstrasi dengan dalih pencegahan COVID-19.
'Kekeliruan' UU Ciptaker Tak Bisa Direvisi Begitu Saja, Pak Jokowi
Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.
UU Ciptaker yang Diteken Jokowi Ada Kesalahan, YLBHI: Ini Dagelan
Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi masih banyak kesalahan penulisan.
Tolak UU Ciptaker, Aliansi Buruh GEBRAK Serukan Pembangkangan Sipil
Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.
Kalah Gugatan Internet Papua, YLBHI: Menkominfo Harusnya Mundur
Menkominfo Jhonny Gerard Plate seharusnya mengakui kesalahan dan ke depan tak mengulang pemutusan internet di seluruh Indonesia.
Plin-plan Nama Omnibus Law RUU Cilaka
RUU Cipta Kerja sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka. Kini namanya mau diganti lagi.
Dugaan Rekayasa Kasus Ravio Patra: Cara Baru Kriminalisasi Aktivis?
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari menduga peretasan dan penyebaran pesan provokatif tersebut sebagai upaya untuk mengkriminalisasi Ravio Patra.
Saat LSM Satu Suara Tolak Undangan KSP Bahas Omnibus Law RUU Cilaka
Mayoritas LSM memilih tidak menghadiri undangan KSP. Mereka menganggap undangan tersebut hanya formalitas meski lantas dibantah.
100 Hari Jokowi-Maruf: YLBHI Nilai Kondisi Hukum dan HAM Memburuk
YLBHI mengkritik kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lantaran kondisi kondisi penegakan hukum dan keamanan makin memburuk.
Sidang Gugatan Pemblokiran Internet: Pemerintah Sewenang-wenang
Dalam sidang pemeriksaan materi, tim penggugat menyebut pemerintah telah sewenang-wenang memblokir internet di Papua dan Papua Barat.
14 Massa Aksi Hari HAM Sempat Ditahan Polisi Kini Telah Dibebaskan
Empat belas massa aksi peringatan Hari HAM yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Sarinah Jakarta Pusat saat ini telah dibebaskan.
YLBHI Sebut Saksi Persidangan Petani Jambi Diculik di Pengadilan
Seorang anggota Serikat Mandiri Batanghari diduga diculik oleh orang tak dikenal saat akan bersaksi untuk rekan-rekannya di PN Jambi.