Indeks Ylbhi

Sejumlah kampus yang menyatakan sikap mulai diintimidasi lewat modus wawancara untuk memberikan tanggapan positif atas rekam jejak Jokowi selama berkuasa. 

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai upaya para cawapres menyinggung regulasi dalam debat keempat justru menunjukkan bahwa mereka tidak paham soal itu.

Menurut Isnur, kepercayaan internasional juga tidak digunakan oleh Jokowi untuk mendorong pemajuan HAM di Asia Tenggara.

Pernyataan dan pujian Luhut kepada KPK dianggap hanya untuk menutupi deretan kebobrokan KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Menurut Isnur, argumentasi yang dibangun MK dalam putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sangat buruk.

Empat warga Labuan Bajo dipanggil Polres Manggarai Barat dengan tuduhan penghasutan, sementara jurnalis dan media Floresa.co mendapat serangan digital.

Presiden Jokowi bilang pro-kontra terhadap regulasi baru adalah hal yang wajar. Ia bilang semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Isnur menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang masih bercokol di dalam RKUHP. 

Isnur menyebut proses ugal-ugalan perumusan RKUHP tersebut dapat terlihat dari minimnya pelibatan ahli dari berbagai bidang dalam penyusunannya.

Isnur menilai pasal antidemokrasi di RKUHP dibuat secara serampangan dan berpotensi digunakan secara ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum.

YLBHI sebut polisi bersama kelompok masyarakat yang mengaku aparat desa dan pecalang telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Puluhan personel kepolisian yang tidak berseragam bersama pecalang kembali masuk ke dalam vila dan menuduh YLBHI melakukan siaran langsung.

YLBHI menduga kuat aparat keamanan menekan petugas-petugas desa untuk membubarkan rapat internal di Sanur, Bali.

YLBHI mendesak pemerintah menyelidiki seluruh perusahaan produsen dan penyedia obat sirop yang mengandung Etilen glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

YLBHI mengecam tindakan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta yang turut meneken penolakan pendirian gereja di daerahnya.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Menurut YLBHI, konten promosi tersebut kendati sensitif & kontroversial, tidak memenuhi syarat untuk dijerat pasal penodaan agama maupun ujaran kebencian.

YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.