Indeks Ylbhi

YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Luhut akan dipolisikan atas dugaan kejahatan ekonomi, buntut dari hasil riset masyarakat sipil soal Papua yang lebih dulu dikriminalisasikan.

YLBHI menilai hakim hanya bertumpu pada keterangan dua polisi terdakwa pembunuhan laskar FPI.

Ngabalin mengklaim Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik, seperti persoalan di Desa Wadas yang dianggap kesalahan Bupati Purworejo.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemkab Sintang menyegel masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak pada 14 Agustus 2021.

Pelanggaran hukum oleh polisi meningkat selama pandemi akibat adanya pelarangan demonstrasi dengan dalih pencegahan COVID-19.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi masih banyak kesalahan penulisan.

Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.

Menkominfo Jhonny Gerard Plate seharusnya mengakui kesalahan dan ke depan tak mengulang pemutusan internet di seluruh Indonesia.

RUU Cipta Kerja sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka. Kini namanya mau diganti lagi.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari menduga peretasan dan penyebaran pesan provokatif tersebut sebagai upaya untuk mengkriminalisasi Ravio Patra.

Mayoritas LSM memilih tidak menghadiri undangan KSP. Mereka menganggap undangan tersebut hanya formalitas meski lantas dibantah.

YLBHI mengkritik kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lantaran kondisi kondisi penegakan hukum dan keamanan makin memburuk.

Dalam sidang pemeriksaan materi, tim penggugat menyebut pemerintah telah sewenang-wenang memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Empat belas massa aksi peringatan Hari HAM yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Sarinah Jakarta Pusat saat ini telah dibebaskan.