tirto.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggungah konten yang membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sama dengan Orde Baru.
"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" bunyi deskripsi unggahan dalam akun resmi Instagram YLBHI @yayasanLBHIndonesia yang diunggah Minggu (13/2/2022).
Mereka lantas memuat 10 alasan kesamaan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan istilah Orde Baru (orba). Beberapa poin adalah mengutamakan pembangunan fisik demi target politik tanpa demokraasi, pembangunan bernuansa koruptif hingga mengritik poin sering menangkap, kriminalisasi dan menembaki rakyat yang mempertahankan hak mereka.
Menanggapi keberadaan poster tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI tidak sembarangan menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Soeharto. Menurutnya, baik Jokowi maupun Soeharto sama-sama memiliki sisi positif dan negatif saat menjabat presiden.
"Apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek atau tidak ada kah secuil kebaikan yang pak Harto lakukan atau suruh buka mata dan hatinya menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi?" kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
Ngabalin mengklaim pemerintahan Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik seperti dalam kasus konflik penolakan tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengatakan, tim KSP bentukan Kepala Staf Presiden Moeldoko sudah turun ke Wadas untuk menyelesaikan masalah.
Ngabalin lantas menyoalkan peran pemerintah daerah dalam kasus Wadas. Ia menilai, masalah yang terjadi di Desa Wadas bukanlah kesalahan Jokowi, melainkan buruknya kemampuan Bupati Purworejo dalam menyelesaikan masalah.
"Masa sih bupatinya tidak bisa berfungsi untuk menangani masalah itu sementara bupati itu punya otoritas tertinggi di sana," kata Ngabalin.
Ngabalin meminta agar YLBHI tidak bersikap tendensius. Ia lantas menyindir lantaran YLBHI tidak melihat prestasi di era Jokowi mulai dari pembangunan tol, kegiatan MotoGP yang diakui dunia hingga soal pembangunan ibukota baru. Ia meminta agar YLBHI melihat secara jernih.
"Saya kira sangat tendensius dari kemarin saya bilang yayasan itu kan katanya orang-orang pintar, punya moral tinggi. Kalau orang bermoral, orang punya pendidikan tinggi tidak nyinyir kemudian dia mesti buktikan karya-karya nyatanya," kata Ngabalin.
"Pakai hati, pakai pikiran jangan jadi manusia-manusia yang tidak bermoral dalam melihat satu masalah. Tidak ada bedanya dengan sampah nanti," kata Ngabalin
Dihubungi terpisah, Ketua Umum YLBHI M. Isnur mengatakan justru ujaran yang disampaikan akun YLBHI adalah muatan ulang (repost) dari akun masyarakat sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI).
"Itu buatan koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam "Fraksi Rakyat Indonesia", ada banyak membernya, kami repost dari Akun FRI," kata Isnur kepada tirto, Senin (14/2/2022).
Isnur lantas menyampaikan isi akun FRI yang menjadi sumber poster. Poster tersebut diisi dengan isi cuitan "Kasus perampasan lahan di Wadas, Kendeng, dan tindakan represif aparat kepolisian di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Toribulu menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi sepertinya mirip dengan Orde Baru dalam pandangan pembangunannya."
Isi cuitan akun tersebut berkaca dari situasi publik di masa Jokowi dan dikomparasikan situasi publik.
"Fraksi Rakyat Indonesia melihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Wadas, itu terlihat pola yang sama dengan apa yang terjadi misalnya dulu di Kedung Ombo," tutur Isnur.
Isnur mengaku indikasi sikap otoriter Jokowi pernah dibahas YLBHI. YLBHI juga pernah meluncurkan laporan tentang indikasi otoritarian Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
