Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Uu Omnibus Law
Indeks Uu Omnibus Law
Hard news
Kamis, 8 Okt 2020
UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, termasuk subjek pajak.
Hard news
Kamis, 8 Okt 2020
Demo Tolak UU Ciptaker, Polri Mengerahkan 2.500 Brimob Nusantara
Polri mengerahkan personel Brimob dari berbagai daerah ke Jakarta untuk menghadapi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja.
Hard news
Kamis, 8 Okt 2020
Demo Tolak UU Ciptaker, Arus Lalu Lintas di Istana Negara Dialihkan
Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di depan Istana Negara hari ini, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas.
Hard news
Kamis, 8 Okt 2020
Mogok Nasional Hari Ketiga, KSPI & Serikat Buruh Tolak Omnibus Law
KSPI bersama 32 serikat pekerja masih akan melanjutkan mogok nasional di hari ketiga menolak Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).
Hard news
Rabu, 7 Okt 2020
Tolak Omnibus Law, BEM SI Perkirakan 5.000 Massa Demo Istana Kamis
BEM SI memperkirakan ada 5.000 massa aksi yang akan menggeruduk Istana Negara menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hard news
Rabu, 7 Okt 2020
14 Demonstran Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Banten Ditangkap
Polda Banten membenarkan telah menangkap 14 peserta demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hard news
Selasa, 6 Okt 2020
Petisi Maklumat Pemuka Agama Tolak Omnibus Law Tembus 1 Juta
Per 6 Oktober 2020 pukul 17.55 WIB, tanda tangan tolak Omnibus Law sudah mencapai angka 1.042.280 orang.
Politik
Selasa, 6 Okt 2020
Mengenal Mosi Tidak Percaya yang Mencuat Usai Omnibus Law Disahkan
Apa pengertian dari mosi tidak percaya yang mencuat usai pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Hard news
Sabtu, 1 Feb 2020
Jokowi Mau RUU Cilaka Kelar 100 Hari, DPR: Belum Pasti
DPR belum bisa memastikan target 100 hari RUU Cilaka dapat terpenuhi.
Hard news
Sabtu, 1 Feb 2020
DPR: Kalau Pembahasan RUU Cilaka Tak Terbuka, Kami Digeruduk Buruh
DPR berjanji akan seterbuka mungkin membahas RUU Cilaka bersama buruh.
Hard news
Sabtu, 1 Feb 2020
Komisi IX DPR Sebut Surpres Cipta Lapangan Kerja Masuk 3 Februari
Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan DPR akan langsung memproses surpres omnibus law bila sudah diterima parlemen.
Hard news
Rabu, 29 Jan 2020
Pemerintah Siap Serahkan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR
Pembahasan RUU Omnibus Lawa Cipta Lapangan Kerja di pemerintah sudah rampung.
Hard news
Rabu, 22 Jan 2020
DPR Protes Jika dalam Omnibus Law Mendagri Bisa Pecat Kepala Daerah
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku mendapat informasi jika RUU Omnibus Law memiliki pasal pemecatan kepala daerah oleh Mendagri.
Hard news
Rabu, 22 Jan 2020
Mahfud MD Sebut Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih
Mahfud MD menegaskan keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lain.
Hard news
Selasa, 21 Jan 2020
50 RUU Prolegnas Dibawa ke Forum Bamus
Di antaranya terdapat empat RUU omnibus law.
Sosial budaya
Senin, 20 Jan 2020
Omnibus Law Itu Apa dan Alasan Demo Buruh di Jakarta Hari Ini
Apa itu Omnibus Law yang ditolak para buruh dan jadi demo hari ini?
Hard news
Kamis, 16 Jan 2020
Jokowi Klaim RI Berpotensi Punya Dana Abadi 20 Miliar USD
Presiden Jokowi menyebut pemerintah Indonesia berpotensi punya dana abadi 20 miliar USD setelah aturan Omnibus Law disetujui.
Hard news
Jumat, 27 Des 2019
Jokowi Minta Draf Omnibus Law Dibuka ke Publik
Rancangan Omnibus Law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan.
Hard news
Jumat, 27 Des 2019
Jokowi Tak Ingin Omnibus Law Ditumpangi Pasal-pasal Titipan
Jokowi menargetkan draf RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada DPR pada pertengahan Januari 2020.
Current issue
Kamis, 19 Des 2019
Komposisi 'Bermasalah' Satgas Omnibus Law
Satgas omnibus law sebagian besar berisi pengusaha, dan itu dianggap bermasalah.
Sebelumnya
Selanjutnya