Indeks Uu Omnibus Law

Joni sebut alasan lainnya adalah proses pembentukan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memiliki fitur formil putusan MK.

Peraturan Menikah dengan Teman Sekantor Sesuai Perpu Cipta Kerja telah disesuaikan dengan UU Ciptaker yakni Perpu No 2 Tahun 2022.

Putusan MK ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan perundangan di masa depan.

Pemerintah akan menyusun Omnibus Law di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Arti minyak bumi dan gas bumi yang jadi perdebatan di UU Cipta Kerja Omnibus Law.

DEMA PTKIN se-Indonesia tidak sepenuhnya menolak UU Cipta Kerja, tetapi hanya memberikan catatan tentang UU tersebut.

Setelah pemerintah menyatakan memang ada kekeliruan dalam UU Cipta Kerja, kans masyarakat untuk menang di MK dinilai menguat.

Bivitri Susanti menilai UU yang telah diteken tak bisa lagi diubah redaksionalnya dan harus diajukan revisi ke DPR untuk mengubahnya.

Masyarakat bisa mendapatkan salinan resmi UU Ciptaker di situs JDIH Sekretariat Negara, tetapi saat ini sulit diakses.

Donny Gahral Adian berkata KSP belum menerima audiensi massa penolak UU Cipta Kerja di Istana Negara, Kamis (22/10/2020).

Demo pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020 di wilayah DKI Jakarta bisa dipantau lewat CCTV, begini caranya.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Massa aksi Kamisan Aliansi Pro Demokrasi di Makassar, Sulawesi Selatan diintimidasi ormas dan demonstran ditangkap polisi.

BEM SI akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law hari ini.

Jokowi dan Ma'ruf bilang masyarakat yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja termakan hoaks. Padahal ini adalah akumulasi dari kekecewaan publik.

Polda Malut menangkap 19 demonstran usai aksi massa menolak UU Cipta Kerja di Kota Ternate yang diwarnai kericuhan.

Pengakuan lembaga bantuan hukum di banyak tempat, mereka dihalang-halangi polisi saat hendak memberikan pendampingan untuk para demonstran yang ditangkap.

Hingga Selasa, 13 Oktober, setidaknya sudah ada dua permohonan uji materi UU Cipta Kerja yang ditolak buruh hingga ormas.