Indeks Uu Ite

Revisi UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berlaku sejak Senin (28/11/2016). Poin-poin dalam UU ITE yang baru dinilai jauh lebih bagus dari yang lalu

UU ITE yang telah direvisi dinilai lebih berkeadilan karena menghindarkan penahanan yang dilakukan serta merta. Penangkapan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan bila pelaku terbukti bersalah.

Menurut LBH Pers, revisi UU ITE merupakan bentuk legitimasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengekang sikap kritis masyarakat yang semakin masif.

Polda Metro Jaya tidak menahan Buni Yani, tersangka dugaan kasus penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan terhadap perseorangan atau kelompok berdasarkan SARA.

Agus Surono menyatakan, pasal yang disangkakan kepada Buni Yani tidak relevan. Ia beralasan Buni hanya ingin mengajak diskusi teman-teman dan komunitasnya di laman Facebook.

Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terus memantau aktivitas media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Buni Yani telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (23/11/2016) lalu, bukan lantaran mengunggah atau mengedit video Basuki Tjahaja Purnama saat berbicara di Kepulauan Seribu, melainkan "status" yang ia tulis pada akun Facebooknya terkait video Ahok tersebut.

Pemblokiran situs tidak hanya dilakukan Indonesia. Berbagai negara di dunia juga melakukan hal yang sama, hanya dengan proses yang berbeda. Pakistan dan Australia mempergunakan mekanisme peradilan sebelum mengeksekusi pemblokiran.

Pemerintah memiliki dasar hukum dalam melakukan pemblokiran sebuah situs. Hanya saja, prosedur pemblokirannya masih dianggap memiliki banyak celah. Dalam hal ini, pemerintah masih harus belajar dari praktik di negara lain.

Pemerintah memblokir 11 situs yang dituding menyebarkan konten negatif berbau provokasi. UU ITE yang baru saja direvisi memberi wewenang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Para pengelola situs tak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Polemik tentang komik Kharisma Jati yang dianggap memuat materi pedofil muncul saat ada kejadian penting: pengesahan revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menkominfo Rudiantara menyatakan optimistis bahwa Revisi UU ITE yang baru disahkan dapat menghindari multitafsir sekaligus menghilangkan keresahan masyarakat.

Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan I tahun 2016-2017 tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang serta menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hotman Paris Hutapea dinilai salah mendefinisikan putusan MK karena alat bukti rekaman kamera tersembunyi pada kasus terdakwa pembunuhan Mirna, Jessica Kumala Wongso berbeda dengan materi uji yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke MK.

Anya Geraldine memenuhi panggilan KPAI guna mengklarifikasi konten media sosialnya yag dinilai melanggar norma kesusilaan. Dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, Anya mengaku menyesal.

Akibat beberapa aksi teror yang dilakukan satu-dua orang muslim di beberapa negara Barat, muslim mendapat cap buruk, kemudian ada provokasi untuk mengasari dan berlaku kekerasan terhadap muslim. Demikianlah cara kerja ujaran kebencian. Di Indonesia? Gantilah kata muslim" dengan kata "Tionghoa."

Guna mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba jaringan terpidana mati Freddy Budiman, tim independen yang dibentuk Polri akan mengecek rekaman CCTV di Lapas Nusakambangan melalui bantuan Kementerian Hukum dan HAM.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Koordinator Kontras Haris Azhar menerima dukungan penuh dari para petani dan aktivis agraria dan petani yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Mengalami nasib serupa, kriminalisasi yang terjadi pada Haris Azhar juga kerap dilakukan aparat keamanan terhadap para pegiat agraria di Indonesia.

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.