Indeks Uu Ite

Dekan UAI Nilai Pasal untuk Buni Yani Tak Relevan
Hard news
Kamis, 24 Nov 2016

Dekan UAI Nilai Pasal untuk Buni Yani Tak Relevan

Agus Surono menyatakan, pasal yang disangkakan kepada Buni Yani tidak relevan. Ia beralasan Buni hanya ingin mengajak diskusi teman-teman dan komunitasnya di laman Facebook.
Buni Yani Jadi Tersangka karena
Hard news
Kamis, 24 Nov 2016

Buni Yani Jadi Tersangka karena "Status"-nya di Facebook

Buni Yani telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (23/11/2016) lalu, bukan lantaran mengunggah atau mengedit video Basuki Tjahaja Purnama saat berbicara di Kepulauan Seribu, melainkan "status" yang ia tulis pada akun Facebooknya terkait video Ahok tersebut.
Mereka Memblokir Situs Melalui Proses Pengadilan
Mild report
Rabu, 23 Nov 2016

Mereka Memblokir Situs Melalui Proses Pengadilan

Pemblokiran situs tidak hanya dilakukan Indonesia. Berbagai negara di dunia juga melakukan hal yang sama, hanya dengan proses yang berbeda. Pakistan dan Australia mempergunakan mekanisme peradilan sebelum mengeksekusi pemblokiran.
Mencari Mekanisme Pemblokiran yang Tepat
Mild report
Rabu, 23 Nov 2016

Mencari Mekanisme Pemblokiran yang Tepat

Pemerintah memiliki dasar hukum dalam melakukan pemblokiran sebuah situs. Hanya saja, prosedur pemblokirannya masih dianggap memiliki banyak celah. Dalam hal ini, pemerintah masih harus belajar dari praktik di negara lain.
Ketika Pemerintah Makin Digdaya Memblokir Situs   
Indepth
Rabu, 23 Nov 2016

Ketika Pemerintah Makin Digdaya Memblokir Situs   

Pemerintah memblokir 11 situs yang dituding menyebarkan konten negatif berbau provokasi. UU ITE yang baru saja direvisi memberi wewenang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Para pengelola situs tak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Kharisma Jati, Pornografi, dan Batas Kebebasan Berekspresi
Mild report
Senin, 31 Okt 2016

Kharisma Jati, Pornografi, dan Batas Kebebasan Berekspresi

Polemik tentang komik Kharisma Jati yang dianggap memuat materi pedofil muncul saat ada kejadian penting: pengesahan revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menkominfo Berharap Revisi UU ITE Hilangkan Multitafsir
Hard news
Jumat, 28 Okt 2016

Menkominfo Berharap Revisi UU ITE Hilangkan Multitafsir

Menkominfo Rudiantara menyatakan optimistis bahwa Revisi UU ITE yang baru disahkan dapat menghindari multitafsir sekaligus menghilangkan keresahan masyarakat.
DPR Setuju Revisi UU ITE
Kamis, 27 Okt 2016

DPR Setuju Revisi UU ITE

Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan I tahun 2016-2017 tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang serta menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hotman Paris Dinilai Salah Definisikan Putusan MK
Hard news
Minggu, 9 Okt 2016

Hotman Paris Dinilai Salah Definisikan Putusan MK

Hotman Paris Hutapea dinilai salah mendefinisikan putusan MK karena alat bukti rekaman kamera tersembunyi pada kasus terdakwa pembunuhan Mirna, Jessica Kumala Wongso berbeda dengan materi uji yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke MK.
Anya Geraldine Dipanggil KPAI Terkait Konten Pornografi
Hard news
Senin, 3 Okt 2016

Anya Geraldine Dipanggil KPAI Terkait Konten Pornografi

Anya Geraldine memenuhi panggilan KPAI guna mengklarifikasi konten media sosialnya yag dinilai melanggar norma kesusilaan. Dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, Anya mengaku menyesal.
Kebencian yang Menular dan Mematikan
Mild report
Selasa, 30 Agt 2016

Kebencian yang Menular dan Mematikan

Akibat beberapa aksi teror yang dilakukan satu-dua orang muslim di beberapa negara Barat, muslim mendapat cap buruk, kemudian ada provokasi untuk mengasari dan berlaku kekerasan terhadap muslim. Demikianlah cara kerja ujaran kebencian. Di Indonesia? Gantilah kata muslim" dengan kata "Tionghoa."
Tim Independen Periksa Rekaman Lapas Nusakambangan
Hukum
Jumat, 12 Agt 2016

Tim Independen Periksa Rekaman Lapas Nusakambangan

Guna mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba jaringan terpidana mati Freddy Budiman, tim independen yang dibentuk Polri akan mengecek rekaman CCTV di Lapas Nusakambangan melalui bantuan Kementerian Hukum dan HAM.
Jokowi Didesak Bentuk Tim Usut Pengakuan Freddy
Hukum
Rabu, 10 Agt 2016

Jokowi Didesak Bentuk Tim Usut Pengakuan Freddy

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.
Haris Azhar Dapat Dukungan dari Pegiat Agraria
Hukum
Selasa, 9 Agt 2016

Haris Azhar Dapat Dukungan dari Pegiat Agraria

Koordinator Kontras Haris Azhar menerima dukungan penuh dari para petani dan aktivis agraria dan petani yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Mengalami nasib serupa, kriminalisasi yang terjadi pada Haris Azhar juga kerap dilakukan aparat keamanan terhadap para pegiat agraria di Indonesia.
Momentum dari Sang Pembocor
Hukum
Selasa, 9 Agt 2016

Momentum dari Sang Pembocor

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.
Curhatan Berujung Bui
Hukum
Selasa, 9 Agt 2016

Curhatan Berujung Bui

Haris Azhar, Koordinator KontraS, merupakan “korban” terbaru dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sejak 2008 hingga Juni 2016, tercatat muncul 141 kasus terkait UU ITE. Siapa yang salah?
Menjerat si Pembawa Pesan dengan UU ITE
Indepth
Selasa, 9 Agt 2016

Menjerat si Pembawa Pesan dengan UU ITE

Koordinator KontraS dilaporkan oleh Polisi, TNI dan BNN ke Bareskrim Mabes Polri. Niatan mengungkap pengakuan seorang terpidana mati terkait kebobrokan oknum aparat, justru jadi bumerang. UU ITE yang seharusnya melindungi publik jadi senjata “pemberangus” publik.
Selasa, 9 Agt 2016

"Sudah Jadi Rahasia Umum Peradilan Narkoba Melibatkan Aparat"

Kesaksian Freddy Budiman membuat geger karena mengungkap permainan para aparat terkait perederan narkoba. KontraS menilai sejauh ini tidak ada upaya untuk mendorong koreksi internal aparat dan penegak hukum.
Masinton: Telusuri Informasi Freddy Budiman
Sosial budaya
Senin, 8 Agt 2016

Masinton: Telusuri Informasi Freddy Budiman

Masinton beranggapan, besar atau kecil, informasi yang disampaikan oleh Freddy Budiman adalah hal yang penting dan harus ditelusuri.
Wapres JK Anggap Dilaporkannya Haris Azhar Sudah Tepat
Hukum
Jumat, 5 Agt 2016

Wapres JK Anggap Dilaporkannya Haris Azhar Sudah Tepat

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.