Indeks Uu Ite

Pemerintah memblokir 11 situs yang dituding menyebarkan konten negatif berbau provokasi. UU ITE yang baru saja direvisi memberi wewenang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Para pengelola situs tak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Polemik tentang komik Kharisma Jati yang dianggap memuat materi pedofil muncul saat ada kejadian penting: pengesahan revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menkominfo Rudiantara menyatakan optimistis bahwa Revisi UU ITE yang baru disahkan dapat menghindari multitafsir sekaligus menghilangkan keresahan masyarakat.

Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan I tahun 2016-2017 tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang serta menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hotman Paris Hutapea dinilai salah mendefinisikan putusan MK karena alat bukti rekaman kamera tersembunyi pada kasus terdakwa pembunuhan Mirna, Jessica Kumala Wongso berbeda dengan materi uji yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke MK.

Anya Geraldine memenuhi panggilan KPAI guna mengklarifikasi konten media sosialnya yag dinilai melanggar norma kesusilaan. Dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, Anya mengaku menyesal.

Akibat beberapa aksi teror yang dilakukan satu-dua orang muslim di beberapa negara Barat, muslim mendapat cap buruk, kemudian ada provokasi untuk mengasari dan berlaku kekerasan terhadap muslim. Demikianlah cara kerja ujaran kebencian. Di Indonesia? Gantilah kata muslim" dengan kata "Tionghoa."

Guna mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba jaringan terpidana mati Freddy Budiman, tim independen yang dibentuk Polri akan mengecek rekaman CCTV di Lapas Nusakambangan melalui bantuan Kementerian Hukum dan HAM.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Koordinator Kontras Haris Azhar menerima dukungan penuh dari para petani dan aktivis agraria dan petani yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Mengalami nasib serupa, kriminalisasi yang terjadi pada Haris Azhar juga kerap dilakukan aparat keamanan terhadap para pegiat agraria di Indonesia.

Kesaksian Freddy Budiman membuat geger karena mengungkap permainan para aparat terkait perederan narkoba. KontraS menilai sejauh ini tidak ada upaya untuk mendorong koreksi internal aparat dan penegak hukum.

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.

Haris Azhar, Koordinator KontraS, merupakan “korban” terbaru dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sejak 2008 hingga Juni 2016, tercatat muncul 141 kasus terkait UU ITE. Siapa yang salah?

Koordinator KontraS dilaporkan oleh Polisi, TNI dan BNN ke Bareskrim Mabes Polri. Niatan mengungkap pengakuan seorang terpidana mati terkait kebobrokan oknum aparat, justru jadi bumerang. UU ITE yang seharusnya melindungi publik jadi senjata “pemberangus” publik.

Masinton beranggapan, besar atau kecil, informasi yang disampaikan oleh Freddy Budiman adalah hal yang penting dan harus ditelusuri.

Penyebaran keterangan Haris Azhar menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur-unsur yang mencemarkan nama baik.

Lembaga swadaya masyarakat Kontras menegaskan agar upaya pemberantasan mafia narkoba dilakukan di bawah kendali Presiden. Penanganan narkoba oleh BNN, Polri, TNI, dan kementerian cenderung dilakukan secara terpisah.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengharapkan tanggapan positif dari Kepolisian RI, TNI dan BNN menyangkut tulisannya yang berisi keterangan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman.

Sejumlah aktivis memberikan dukungannya kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, yang dilaporkan oleh tiga lembaga negara menyusul tulisannya yang berisi keterangan Freddy Budiman.