tirto.id - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba merasa kecewa dengan sikap reaktif Kepolisian RI, TNI dan BNN yang melaporkan Hariz Azhar ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, mengatakan langkah yang dilakukan Haris semestinya disambut penegak hukum untuk bersama-sama membasmi mafia narkoba di Indonesia.
"Ini titik awal untuk bersih-bersih atas lembaga yang mestinya melindungi dan membuat bangga bangsa, tapi kini sedang bertahan melindungi diri sendiri," kata Suciwati Munir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Sementara itu, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, menyebut Haris sebagai whistle blower yang harusnya dilindungi dan diajak bekerja sama untuk mengungkap perkara narkotika.
"Indonesia sudah mengadopsi perlindungan saksi. Haris adalah saksi atau whistle blower yang mestinya tidak dikriminalisasi. Seluruh masyarakat mendukung Haris. Dia bukan melawan polisi," kata Arif Maulana.
Sekjen KSPI Muhammad Rusdi mengaku khawatir jika kasus ini akan mengulang sejarah-sejarah sebelumnya, dimana aktivis hanya akan berakhir sebagai pelaku kriminal.
"Kami khawatir akan terjadi kriminalisasi lagi terhadap aktivis." ujarnya.
Adapun aktivis HAM Usman Hamid mengatakan tindakan yang dilakukan tiga lembaga negara semestinya untuk kepentingan bangsa bukan untuk menjaga kepentingan lembaga semata.
"Kalau perkara Haris dilanjutkan dengan kriminalisasi hingga penetapan tersangka. Negara bisa dituduh telah menutupi terendusnya keterlibatan orang di dalam negara (dalam kasus narkoba)," ucap Usman Hamid.
"Info dari Haris untuk kepentingan umum, tapi tindakan tiga lembaga terlihat lebih sempit, bukan untuk kepentingan bangsa. Presiden dan petinggi lembaga harus melakukan investigasi ke dalam dan membuktikan keterlibatan orang-orang yang menjadi duri dalam intitusi," lanjut Usman.
Aktivis buruh Muchtar Pakpahan mengatakan pemerintah harus membentuk tim independen guna mengungkap perdagangan narkoba serta sebagai pembuktian bahwa negara serius memberantas narkoba.
"Tuntutan kami adalah membentuk tim independen. Kalau pemerintah tidak membuat, maka tidak serius memberantas mafia narkoba," kata Muchtar Pakpahan.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan apa yang dilakukan Haris adalah bentuk kecintaan kepada Indonesia agar terbebas dari kartel mafia narkoba.
"Apa yang disampaikan Haris adalah bentuk kasih sayang kepada negara dan aparat hukum. Orang yang cinta sekali itu pasti mengkritik dengan terang untuk mengingatkan," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penulis: Rima Suliastini
Editor: Rima Suliastini
