Indeks Upah Minimum

Kemnaker mengapresiasi para Gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar Rp4,9 juta melalui Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

Cara hitung upah minimum 2023 akan menggunakan rumus atau formula yang sudah ditetapkan oleh Kemnaker dalam Permenaker Nomor 18/2022.

Alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung Upah Minimum 2023 sesuai dengan formula baru.

Kemenaker buka peluang kenaikan upah minimum bisa mencapai tujuh persen pada tahun depan tergantung wilayah masing-masing.

Menaker Ida Fauziyah memastikan upah minimum untuk 2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Kemenaker sedang mempersiapkan aturan upah minimum bagi PMI yang bekerja ke Arab Saudi sebesar Rp 5,9 juta per bulan.

Puan mengatakan kenaikan upah bakal meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19.

Kemenaker bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum Tahun 2022

Hanya 15 persen dari 85 juta pekerja di Indonesia berpenghasilan cukup untuk membiayai kehidupan kelas menengah keluarga berjumlah empat orang.

UMK 2021 di sebagian kota/kabupaten di Pulau Jawa mengalami kenaikan. Sementara UMK 2021 di sebagian daerah lainnya masih sama dengan 2020.

Seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dinilai tak sensitif terhadap buruh dengan menetapkan upah 2021 sama seperti tahun ini.

Isi dari surat edaran Menaker kepada gubernur se-Indonesia soal penetapan upah minimum tahun 2021.

Menaker Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran tentang upah minimum 2021 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Kalangan pengusaha merekomendasikan upah tahun depan bisa turun dengan alasan pandemi. Buruh menolaknya.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.

Pemerintah menghapus faktor inflasi serta mengubah pendekatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana pemerintah menerapkan skema upah per jam mendapatkan penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantaran skema itu dinilai hanya memiskinkan buruh ketimbang menyejahterakan.

Pemprov DKI Jakarta masih membahas berapa besaran UMP untuk tahun depan.