Indeks Ujaran Kebencian

Pelaku kerap menyebar hoaks serta ujaran kebencian seperti Jokowi adalah pengikut PKI melalui media sosial Instagram.

Megawati menyoroti penyebaran massif kabar hoaks dan ujaran kebencian di masa kampanye Pilpres 2019 saat berbicara di depan para caleg PDIP.

Jangkar PSI melaporkan sejumlah akun media sosial pengunggah pernyataan, yang menyerang pribadi Grace Natalie, atas dugaan pelanggaran pasal 27 UU ITE.

Kasus penembakan massal di rumah ibadah Yahudi di Pittsburgh menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengaburkan kebenaran dan memperkuat kebencian.

Pasal karet UU ITE kerap disalahgunakan, pihak kepolisian diminta agar tuntaskan kasus tersebut melalui jalur damai.

"Saya pasti hadir," kata Dhani di Bareskrim.

"Pasti dong (beri bantuan hukum). Nanti akan ada tim hukum yang dampingi dia," kata Waketum Gerindra, Arief Poyuono.

Guru Nelty Khairiyah diduga mendoktrin muridnya anti-Jokowi. Kesehariannya, ia guru agama Islam yang baik dan berprestasi.

Abdul Karding melaporkan Yahya Waloni atas dugaan ujaran kebencian.

Kampanye harusnya membuat masyarakat bergairah mengikuti pesta demokrasi, bukan justru menebarkan stigma yang merusak persatuan.

Selama ini, hanya 6 persen terdakwa yang bisa lolos dari jerat kasus dengan dalil UU ITE.

"Keterbelahan masyarakat sejak pemilu 2014, pilkada DKI, masih seputar SARA," kata Romi.

Jokowi melarang relawannya melakukan fitnah dan ujaran kebencuan. Namun, relawan harus berani ketika diajak "berantem".

“Kalau sudah selesai kegiatan Pilkada, tapi kegiatan Pilkada selesainya sampai pelantikan,” kata Ari.

BKN telah menyerukan imbauan untuk melarang ASN menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA.

Aksi Alfian dianggap melaksanakan Tap MPRS/2005/1966 yang melarang paham komunisme ada dan disebarkan di Indonesia.

Mabes Polri mendorong jaksa mengajukan banding atas putusan vonis bebas untuk Alfian Tanjung.

Tiga orang ditangkap karena bilang aksi terorisme akhir-akhir ini hanya pengalihan isu. Polisi menangkapnya dengan pasal karet.

BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian.

Kepala BKN akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang ikut menyebarluaskan ujaran kebencian dan intoleransi.