Indeks Teroris

Tim DVI Polri telah mengambil sampel DNA anak Santoso sebagai pembanding dalam proses identifikasi jenazah pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut.

Sosok Komjen Polisi Suhardi Alius dinilai tepat menjabat sebagai Kepala BNPT menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian. Suhardi dianggap menguasai penanganan terorisme sebab dia banyak bertugas pada bagian reserse, bahkan pernah menjabat sebagai Kabareskrim. 

Santoso, teroris paling dicari di Indonesia akhirnya berhasil dilumpuhkan. Inilah akhir dari pencarian polisi dan TNI selama berbulan-bulan, terhadap teroris paling diburu di Indonesia.

Anggota Datasemen Khusus (Densus) 88 antiteror Mabes Polri membawa barang bukti milik terduga teroris jaringan Nur Rohman, Haryanto alias Hasan di Makam Haji, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggeledahan tersebut masih terkait dalam pengembangan kasus bom bunuh diri di Mapolresta Solo yang dilakukan oleh Nur Rohman beberapa waktu lalu.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi akan melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (20/7/2016) besok. Namun, pihak Istana masih merahasiakan nama pengganti Tito tersebut.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, operasi Tinombala tetap akan dilanjutkan meskipun pimpinan teroris Mujahidin Indonesia Timur, Santoso diduga telah tewas dalam baku tembak yang terjadi pada Senin kemarin.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya belum memastikan jenazah teroris yang tertembak di Poso, Sulawesi Tengah jasad Santoso atau bukan, sebab Mabes Polri masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim DVI.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris memuji Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian karena dinilai berhasil meringkus teroris yang diduga Santoso pada operasi Tinombala.

Wapres Jusuf Kalla menghargai kinerja tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala untuk membekuk jaringan teroris yang dipimpin Santoso.

Tito Karnavian berkomitmen untuk menangani kasus terorisme dan konflik intoleransi. Hal tersebut diungkapkan Tito di Istana Negara Jakarta usai dilantik sebagai Kapolri pada Rabu, (13/7/2016).

Markas besar kepolisian Dallas dan jalan-jalan di sekitarnya dijaga ketat, sementara tim reaksi cepat polisi (SWAT) dikerahkan untuk mencari orang yang dicurigai. 

Polisi Belgia berhasil mengamankan 12 orang yang diduga berafiliasi dengan ISIS. Para tersangka diduga akan melancarkan serangan teror dengan memanfaatkan euforia Euro 2016.

Pemerintah Israel menyebutkan bahwa serangan oleh dua orang bersenjata Palestina di kota Tel Aviv telah menewaskan empat orang dan melukai enam orang lainnya. Serangan terjadi sekitar pukul 21.30 saat sebagian besar orang tengah bersantai di restoran dan bar setempat.

Densus 88 Polda Jawa Timur mengamankan dua orang terduga teroris beserta 12 kardus berisi barang bukti.

Irjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan, operasi Tinombala untuk mengejar Santoso dan kelompoknya di Poso, Sulawesi tetap dilakukan.

Selain aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan buruh dan kaum pekerja, ada kemungkinan gelaran Piala Eropa 2016 di Prancis juga terancam teror dari ISIS. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Kepolisian Inggris.

Untuk mengantisipasi terorisme,, sebanyak 90.000 aparat keamanan dan polisi dikerahkan untuk menjaga Euro 2016 di Prancis. Penjaga keamanan dan polisi anti huru-hara yang dikerahkan berjumlah sekitar 77.000 personil dan siap untuk disebar serta ditempatkan di titik-titik penyelenggaraan pertandingan di mana 13.000 aparat keamanan kota dan 1000 relawan juga selalu siap sedia.

LSM Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menyayangkan sikap pemerintah yang kurang responsif dalam pemenuhan hak-hak korban terorisme. Di sisi lain, AIDA juga menyatakan bahwa media cenderung belum proporsional dalam memberitakan korban terorisme. Media masih cenderung memberitakan pelaku teror, baik yang masih hidup atau sudah mati.

Panja revisi UU Terorisme menilai, draf yang diajukan pemerintah masih belum mengakomodir berbagai hal yang selama ini dinilai krusial dalam penanganan terorisme, seperti soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak korban terorisme, dan kejahatan terorisme di dunia maya.

AIDA menilai Undang-Undang Terorisme yang ada saat ini tidak ada ketentuan atau penjelasan tentang definisi korban, kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban.