Indeks Tenaga Kerja Asing

Wakil Ketua Komisi IX DPR mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di di PT Hua Xing Industri.

BKPM menyebutkan bahwa porsi tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia masih tergolong rendah. Hal itu dapat pula dilihat melalui realisasi investasi Cina.

Menteri Ketenagakerjaan menjumpai adanya pelanggaran izin sejumlah tenaga kerja asing (TKA) di Bogor. Temuan sidak tersebut akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan, imigrasi, dan kepolisian setempat.

Ditjen Imigrasi menyambut baik wacana pembentukan satgas tenaga kerja asing di Indonesia. Meski begitu, tim serupa sebetulnya telah dibentuk melalui tim pengawasan orang asing.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berharap masyarakat juga harus "fair" menyikapi keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Para politisi ramai-ramai meminta pemerintah mengevaluasi hingga menghapus kebijakan bebas visa terhadap 169 negara. Benarkah kebijakan bebas visa tak berguna dan merugikan?

Kabar serbuan tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia muncul dan tenggelam selama dua tahun terakhir. Belum lama ini isu itu muncul lagi, dan mengundang reaksi pemerintah. Eksodus pekerja Cina ke Indonesia dianggap suatu yang tak logis .

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu bahwa pekerja asing ilegal dari Cina sedang membanjiri Indonesia adalah fitnah. Jumlahnya yang mencapai 10-20 juta orang pun "hoax", sebab yang benar hanya 21.000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebutkan jumlah tenaga kerja asal Cina di Indonesia mencapai angka 10 hingga 20 juta orang.

Mahyudin selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatakan mengatasi permasalahan Tenaga kerja Asing (TKA) bukanlah perkara sulit, hanya membutuhkan koordianasi antar pihak. Terutama yang berkaitan dengan izin para TKA.

Sudi Prihatin selaku Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Kolonel Inf masuknya tenaga kerja asing dalam skala besar akan menjadi ancaman baru bagi kedaulatan Indonesia.

Direktur Institut Soekarno Hatta, Muhammad Hatta Taliwang mengatakan pemerintah Cina mempunyai misi untuk menguasai sumber daya negara lain melalui para perantau yang tersebar di seluruh dunia.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) diminta ikut mengawasi tenaga kerja asing (TKA) di lingkungannya untuk memastikan para TKA ini memiliki izin bekerja dan pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi yang diberikan negara.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengirimkan pesan kepada segenap jajarannya untuk memulangkan tenaga kerja asing yang melanggar aturan-aturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Badung IB Oka Dirga mengatakan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean, Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Badung wajib membayar retribusi izin mempekerjakan tenaga asing sebesar USD 100 per bulan per orang.