Indeks Tenaga Kerja Asing

"Menimbulkan potensi kerugian, screening-nya itu mudah sekali lolos. Tidak ada kualifikasi pekerjaan yang akan masuk, dari yang kasar hingga yang ahli. Tentu ini akan merugikan tenaga kerja kita sebagai tuan rumah."

DPP Golkar tak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus TKA. Golkar menilai, Perpres TKA justru mempermudah investasi masuk ke Indonesia.

Karena serba was-was pada yang serba-asing, kampus-kampus Indonesia membatasi tenaga ahli dari luar.

Fahri Hamzah mendukung usulan Fadli Zon terkait pembentukan pansus untuk mengawasi tenaga kerja asing di Indonesia. 

Fadli Zon menjelaskan, setelah pasar Indonesia diberikan secara murah kepada orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga akan dibebaskan kepada orang asing. Menurutnya, hal itu bahaya sekali.

Bamsoet menekankan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia jangan sampai menggerus lapangan kerja dalam negeri.

Terbitnya Perpres itu, menurut Seskab, sebenarnya untuk memudahkan administrasi TKA hanya untuk tenaga kerja kelas menengah ke atas, bukan tenaga non-skill.

Menurut Syahganda, alasan pemerintah memberikan kemudahan TKA Cina karena terikat perjanjian timbal balik terkait investasi.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani regulasi terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Salah satu pertimbangan Perpres ini adalah upaya peningkatan investasi.

Beberapa syarat yang sebelumnya diwajibkan untuk Tenaga Kerja Asing telah dihilangkan dalam Pepres No.20/2018.

Isu tenaga kerja asing (TKA) mencuat setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menganggap Perpres PTKA bisa membawa dampak negatif.

Perpres in mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk meningkatkan investasi.

setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Tenaga kerja asing dinilai masih dibutuhkan di Indonesia, karena SDM-nya belum mampu mandiri.

Salah satu cara mempermudah itu, menurut Menaker, adalah dengan menghilangkan rekomendasi dari kementerian/lembaga.

Jokowi meminta ada penyederhanaan prosedur dalam pengurusan izin pekerja asing di Indonesia.

Jokowi memberikan waktu dua pekan bagi sejumlah kementerian untuk menyederhanakan regulasi soal perizinan tenaga kerja asing.

Pekerja rumah tangga asal Filipina di Cina diupah Rp14 juta rupiah per bulan.

Sekitar 90 persen dari upah para pekerja Korea Utara di luar negeri dikuasai negara.