Indeks Tenaga Kerja Asing

Sentimen anti TKA dapat berdampak pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Ombudsman belum menerima panggilan resmi dari DPR untuk menjelaskan temuan lembaga itu soal TKA ilegal. Tapi, Ombudsman sudah siap memaparkan temuan itu ke DPR.

"Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat transparan itu yang mau digunakan oleh Perpres itu. Bagaimana pun kita membutuhkan investasi," ujar Yasonna.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penempatan tenaga kerja asing tidak menerima sanksi dan lepas dari pengawasan pemerintah.

Fadli Zon dan politikus Gerindra Romo Syafii meneken usulan resmi pembentukan Pansus Angket TKA. Fadli mengklaim, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga akan ikut meneken usulan itu.

"Pemerintahan Jokowi tidak salah," kata Adian.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Perpres merupakan solusi dari berbagai keluhan terkait lamanya proses perizinan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Wapres JK menilai tidak ada yang salah dengan penerbitan Perpres TKA. Selain itu, menurut dia, kehadiran pekerja asing yang kompeten bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Jusuf Kalla menepis anggapan bahwa Perpres penggunaan Tenakga Kerja Asing merupakan dalih pemerintah untuk membebaskan tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan.

Kemristekdikti membantah pernyataan banyak pihak yang menyebutkan bahwa dosen asing yang didatangkan ke Indonesia, murni berkewarganegaraan asing.

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Menakertrans Hanif Dakhiri diminta segera menjelaskan kepada publik perihal Perpres tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran lebih lanjut.

Pansus berfungsi untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama membuktikan keberadaan TKA ilegal di proyek-proyek asing.

Program ini, kata Dirjen Ali Ghufron, untuk dosen bertaraf internasional, sehingga bisa diikuti profesor di Indonesia yang juga bertaraf internasional.

Menaker menjelaskan, peraturan presiden terkait tenaga kerja asing hanya untuk menyederhanakan perizinan agar tidak perlu lagi berbelit-belit.

Wakil Ketua Komisi X meminta Menristekdikti mengkaji ulang rencana gaji dosen asing sebesar Rp65 juta per bulan. Pertimbanganya, gaji sebesar itu rawan terjadi ketimpangan.

"Jangan terlalu berlebihan meresponsnya, apalagi sampai membuat pansus (panitia khusus) segala macam."