Indeks Tenaga Kerja Asing

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan.

Kemristekdikti membantah pernyataan banyak pihak yang menyebutkan bahwa dosen asing yang didatangkan ke Indonesia, murni berkewarganegaraan asing.

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Menakertrans Hanif Dakhiri diminta segera menjelaskan kepada publik perihal Perpres tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran lebih lanjut.

Pansus berfungsi untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama membuktikan keberadaan TKA ilegal di proyek-proyek asing.

Program ini, kata Dirjen Ali Ghufron, untuk dosen bertaraf internasional, sehingga bisa diikuti profesor di Indonesia yang juga bertaraf internasional.

"Menimbulkan potensi kerugian, screening-nya itu mudah sekali lolos. Tidak ada kualifikasi pekerjaan yang akan masuk, dari yang kasar hingga yang ahli. Tentu ini akan merugikan tenaga kerja kita sebagai tuan rumah."

DPP Golkar tak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus TKA. Golkar menilai, Perpres TKA justru mempermudah investasi masuk ke Indonesia.

Menaker menjelaskan, peraturan presiden terkait tenaga kerja asing hanya untuk menyederhanakan perizinan agar tidak perlu lagi berbelit-belit.

Karena serba was-was pada yang serba-asing, kampus-kampus Indonesia membatasi tenaga ahli dari luar.

Wakil Ketua Komisi X meminta Menristekdikti mengkaji ulang rencana gaji dosen asing sebesar Rp65 juta per bulan. Pertimbanganya, gaji sebesar itu rawan terjadi ketimpangan.

"Jangan terlalu berlebihan meresponsnya, apalagi sampai membuat pansus (panitia khusus) segala macam."

Fadli Zon menjelaskan, setelah pasar Indonesia diberikan secara murah kepada orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga akan dibebaskan kepada orang asing. Menurutnya, hal itu bahaya sekali.

Fahri Hamzah mendukung usulan Fadli Zon terkait pembentukan pansus untuk mengawasi tenaga kerja asing di Indonesia. 

Bamsoet menekankan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia jangan sampai menggerus lapangan kerja dalam negeri.

Terbitnya Perpres itu, menurut Seskab, sebenarnya untuk memudahkan administrasi TKA hanya untuk tenaga kerja kelas menengah ke atas, bukan tenaga non-skill.

Menurut Syahganda, alasan pemerintah memberikan kemudahan TKA Cina karena terikat perjanjian timbal balik terkait investasi.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani regulasi terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Salah satu pertimbangan Perpres ini adalah upaya peningkatan investasi.

Beberapa syarat yang sebelumnya diwajibkan untuk Tenaga Kerja Asing telah dihilangkan dalam Pepres No.20/2018.

Isu tenaga kerja asing (TKA) mencuat setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA).