Indeks Tenaga Kerja Asing

Indonesia bagi Cina merupakan tujuan investasi, sehingga bisa membawa TKA untuk bekerja di proyek atau pabrik mereka.

Menkumham Yasonna Laoly mengklaim telah menciptakan terobosan menyederhanakan perizinan keimigrasian bagi tenaga kerja asing (TKA).

Investor asal China akan membangun sekolah di kawasan industri pembuat baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah.

Menteri Hanif membantah isu adanya serbuan tenaga kerja asing di Morowali.

"Jadi kita perlu bersama-sama agar ada satu bahasa, satu komando sehingga gampang kalau melakukan check and recheck di lapangan" ucap Iswand.

Satgas TKA diminta membuat posko pengaduan.

Rata-rata pertumbuhan TKA era Jokowi (2014-2017) adalah 5,23 persen, lebih kecil dari rata-rata periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014) 11,44 persen.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia tahun 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang.

Sebuah situsweb dan fanpage di Facebook menyebarkan informasi keterlibatan Prabowo dalam banyaknya Tenaga Kerja Asing di Morowali.

Pertemuan diadakan untuk membahas kinerja pemerintahan Jokowi selama periode ini dan membahas isu-isu terkini.

Dari dulu sampai
sekarang pekerja kasar
asing dilarang.

Longki merasa TKA sudah bebas keluar masuk di wilayah Sulteng tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia."

"Yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia,” kata Airlangga

Istana akan menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan buruh ke Presiden Jokowi.

Pembentukan Pansus TKA didukung Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

Adian menilai, pembentukan Pansus Hak Anget soal Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA itu tidaklah tepat.

Faktor yang mempengaruhi kesimpangsiuran informasi TKA adalah lemahnya pengawasan TKA di daerah.

DPR meminta Kemenaker untuk segera mengklarifikasi temuan Ombudsman RI tentang tujuh provinsi yang banyak didatangi TKA pekerja kasar.

Sentimen anti TKA dapat berdampak pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.