Indeks Tenaga Kerja Asing

Pertemuan diadakan untuk membahas kinerja pemerintahan Jokowi selama periode ini dan membahas isu-isu terkini.

Dari dulu sampai
sekarang pekerja kasar
asing dilarang.

Longki merasa TKA sudah bebas keluar masuk di wilayah Sulteng tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia."

"Yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia,” kata Airlangga

Istana akan menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan buruh ke Presiden Jokowi.

Pembentukan Pansus TKA didukung Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.

Adian menilai, pembentukan Pansus Hak Anget soal Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA itu tidaklah tepat.

DPR meminta Kemenaker untuk segera mengklarifikasi temuan Ombudsman RI tentang tujuh provinsi yang banyak didatangi TKA pekerja kasar.

Faktor yang mempengaruhi kesimpangsiuran informasi TKA adalah lemahnya pengawasan TKA di daerah.

Ombudsman belum menerima panggilan resmi dari DPR untuk menjelaskan temuan lembaga itu soal TKA ilegal. Tapi, Ombudsman sudah siap memaparkan temuan itu ke DPR.

"Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat transparan itu yang mau digunakan oleh Perpres itu. Bagaimana pun kita membutuhkan investasi," ujar Yasonna.

Sentimen anti TKA dapat berdampak pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penempatan tenaga kerja asing tidak menerima sanksi dan lepas dari pengawasan pemerintah.

"Pemerintahan Jokowi tidak salah," kata Adian.

Fadli Zon dan politikus Gerindra Romo Syafii meneken usulan resmi pembentukan Pansus Angket TKA. Fadli mengklaim, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga akan ikut meneken usulan itu.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Perpres merupakan solusi dari berbagai keluhan terkait lamanya proses perizinan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Wapres JK menilai tidak ada yang salah dengan penerbitan Perpres TKA. Selain itu, menurut dia, kehadiran pekerja asing yang kompeten bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru.