Indeks Tata Negara

Hukum
Selasa, 14 Apr

Ahli HTN: Peradilan Militer Tak Jamin Keadilan Korban Sipil

Pernyataan itu disampaikan Zainal Arifin dalam sidang uji materi perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Umum
Jumat, 21 Mar 2025

Isi Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen

Berikut isi Pasal 1 UUD 1945 yang sering muncul dalam soal Tes CPNS. Simak berbagai perubahan dan penjelasannya di sini.
Edukasi dan Agama
Senin, 13 Feb 2023

Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia dan Penjelasannya

Asas hukum tata negara Indonesia adalah Pancasila, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Negara Kesatuan. Berikut penjelasannya.
Politik
Kamis, 16 Jun 2022

Arti Reshuffle Kabinet, Tujuan, & Apa Saja Hak Prerogatif Presiden?

Apa yang dimaksud dengan reshuffle kabinet dan apa saja hak prerogatif presiden?
Pendidikan
Senin, 26 Apr 2021

Apa Saja Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Unsur negara harus dipenuhi agar dapat diakui oleh negara lain. Unsur utama adalah, rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat.
Sosial Budaya
Senin, 25 Jan 2021

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Hukum
Kamis, 7 Jan 2021

Bunyi Pasal 31 Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945 untuk Tes CPNS

Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan menjadi salah satu pasal yang mendapatkan amandemen dan berpotensi muncul di Tes CPNS.
Politik
Jumat, 2 Mar 2018

Alternatif Sikap Jokowi Tanggapi UU MD3 Menurut Mahfud MD

Terkait polemik persetujuan Presiden Jokowi terhadap draft UU MD3, ahli hukum tata negara Mahfud MD mengatakan ada beberapa alternatif sikap Presiden menyikapi hal ini.
Hukum
Sabtu, 24 Feb 2018

Dua Jalan Megawati dan SBY

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.
Politik
Selasa, 13 Feb 2018

Kewenangan DPR di Tiga Pasal UU MD3 Dinilai Merusak Ketatanegaraan

Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR
Hukum
Kamis, 8 Feb 2018

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Revisi UU MD3 Soal Pemanggilan Paksa

"Jangan semua hal yang sangat politis kemudian dipaksakan menjadi pasal peraturan perundangan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.
Hukum
Sabtu, 11 Nov 2017

Menkumham Dorong Ada Perpres untuk Tim Khusus Penataan Regulasi

"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.
Hukum
Sabtu, 11 Nov 2017

Mahfud MD Beberkan Tiga Alasan Kekacauan Hukum di Indonesia

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.