Indeks Tata Negara

Asas hukum tata negara Indonesia adalah Pancasila, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Negara Kesatuan. Berikut penjelasannya.

Apa yang dimaksud dengan reshuffle kabinet dan apa saja hak prerogatif presiden?

Unsur negara harus dipenuhi agar dapat diakui oleh negara lain. Unsur utama adalah, rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat.

Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan menjadi salah satu pasal yang mendapatkan amandemen dan berpotensi muncul di Tes CPNS.

Perubahan isi Pasal 1 sebelum dan setelah Amandemen UUD 1945 sering muncul dalam soal Tes CPNS.

Terkait polemik persetujuan Presiden Jokowi terhadap draft UU MD3, ahli hukum tata negara Mahfud MD mengatakan ada beberapa alternatif sikap Presiden menyikapi hal ini.

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.

Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR

"Jangan semua hal yang sangat politis kemudian dipaksakan menjadi pasal peraturan perundangan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.

"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.