Indeks Tarif Ojek Online

Pemerintah segera mengeluarkan aturan soal ojek online, namun soal tarif bakal ditentukan pada kebijakan selanjutnya.

Kemenhub menjelaskan aturan ojek online difinalkan setelah evaluasi uji publik selesai dilakukan.

Gabungan Aksi Roda Dua menyampaikan tak khawatir dengan potensi penurunan penumpang bila tarif dinaikkan di angka Rp3.100 hingga Rp3.500/km.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai biaya jasa atau tarif yang dibebankan kepada pengguna ojek online (ojol) memang tidak bisa terlalu murah.

Pembahasan rancangan Permenhub tentang Ojek Online kini sudah memasuki tahap akhir, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif. 

Aturan ojek online akan segera dirampungkan Kemenhub dalam waktu dekat. Terkait promo, sementara dapat mengikuti batas bawah yang telah ditentukan.

Research of Socio-Economic Development (RISED) menyatakan rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) bisa membuat para penggunanya beralih ke kendaraan pribadi.

Diprediksi kenaikan tarif ojek onlien akan terkonversi dengan rata-rata inflasi. Kenaikan inflasi bisa sampai 1 persen dari kondisi sekarang.

Kenaikan tarif Ojek Online (ojol) yang diwacanakan pemerintah dinilai bisa berpotensi menurunkan permintaan konsumen.

Gojek berharap bisa berdiskusi terkait isi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tarif ojek online dengan pemerintah.

Presiden Jokowi mengingatkan tarif ojek online yang terlalu tinggi terjadi karena persangian di industri transportasi online.

Presiden Jokowi mengakui bila regulasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kerap kalah cepat dibanding inovasi dan teknologi ojek online.

Kalau batas bawah taksi online itu Rp3.500, mungkin untuk ojek online bisa berada pada kisaran Rp2.000-Rp2.500.

Helmi mengatakan bahwa jika Jokowi bisa memberikan kepastian terkait permasalahan itu, Jokowi bisa dapat tiga juta suara pada Pilpres 2019 mendatang.

Argo minimum untuk setiap perjalanan telah ditingkatkan, dari Rp5.000 menjadi Rp7.000.

Komunikasi dan mediasi mentok di pihak manajemen Grab yang bersikukuh tidak menaikkan tarif ojek online.

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Demokrat, Marbun mengatakan bahwa kenaikan tarif ojek online seperti yang dituntut Garda menurutnya tidak perlu.

Para pengemudi ojek online dari daerah-daerah di luar Jakarta memiliki keluhan hampir sama dengan rekan mereka di ibu kota. Mereka mengeluhkan tarif murah dan tidak adanya legalitas ojek online.

Pemerintah bakal menyerahkan penentuan tarif diselesaikan secara business to business antara pengemudi dan operator aplikasi.

Kemenhub enggan campur tangan dalam penentuan tarif ojek online.