Indeks Tarif Listrik

Erick Thohir memilih Zulkifli Zaini menjadi Dirut PLN yang baru. Zulkifli diharapkan mampu membenahi manajemen dan keuangan PLN.

Zulkifli Zaini usai ditunjuk jadi dirut PLN berjanji akan melakukan beberapa hal, antara lain: membuat tarif terjangkau dan berkeadilan serta menyehatkan keuangan PLN.

SBY mengingatkan kenaikan iuran BPJS atau tarif dasar listrik harus menjadi catatan agar pemerintah memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan.

Kementerian ESDM belum menerima usulan kenaikan tarif listrik dari PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan kenaikan tarif listrik untuk golongan listrik 900 VA akibat pencabutan subsidi tetap berlaku, dan diyakini tidak akan memberatkan masyarakat.

Peneliti sekaligus Pakar Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai tarif listrik harus diturunkan oleh PLN pada 2020 dengan memperhatikan beberapa variabel perhitungan.

Kementerian ESDM menegaskan, pemerintah membutuhkan Rp22,04 triliun pada 2020 jika tarif listrik tidak segera dilakukan.

Direktur IESR mengatakan berdasarkan Pasal 6a Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 memungkinkan Menteri ESDM untuk menentukan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif listrik.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono mengatakan pengurangan kompensasi ini dapat memberatkan PLN, terutama saat menghadapi gejolak kondisi eksternal seperti kurs dan harga minyak.

ESDM menegaskan bahwa Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan TTL.

Rencananya pemerintah pada 2020 nanti mengeluarkan pelanggan listrik 900 VA yang mampu dan 1.300 VA ke atas dari skema subsidi.

Kabar itu bersumber dari berita lawas tahun 2017.

Ketentuan UU No. 30/2009 menyatakan tarif listrik ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR, sehingga jangka waktu 100 hari yang dikatakan Prabowo, menurut Fabby merupakan hal yang mustahil.

Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik janji Prabowo yang akan menurunkan tarif listrik pada 100 hari masa pemerintahannya. 

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, ucapan Prabowo soal ingin menurunkan tarif listrik dalam 100 hari kepemimpinan berpotensi berkontradiksi dengan janjinya yang lain seperti menurunkan tarif pajak.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati sambungan listrik dan hal ini menjadi pekerjaan rumah [PR] bagi pemerintah ke depan.

Prabowo berjanji dalam usai 100 hari pertama jika terpilih dalam Pilpres 2019, akan menurunkan tarif dasar listrik dan harga sembako.

Apakah PLN menanggung beban saat kebijakan populis penurunan tarif listrik yang waktunya berdekatan dengan perhelatan Pilpres?

Menurut Indef, pemilik kebijakan perlu melakukan stabilisasi harga pangan untuk mengembalikan daya beli masyarakat miskin. 

INDEF menilai janji Prabowo Subianto menurunkan tarif listrik bakal sulit terwujud. Sebaliknya bila kebijakan itu ditempuh justru memberatkan APBN dan keuangan PLN.