Indeks Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji pemberian insentif untuk industri pengolahan bauksit di dalam negeri.

Sri Mulyani Indrawati memastikan, akan segera membahas kebutuhan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik bersama DPR (Komisi XI) dalam waktu dekat.

Sri Mulyani Indrawati, mewaspadai terjadinya penurunan ekspor Indonesia pada tahun depan.

Hingga pertengahan Desember 2022, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.634,4 triliun atau 110,06 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun.

Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp237,7 triliun sampai dengan pertengahan Desember 2022.

Kemenkeu mencatat aliran modal asing keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 132,69 triliun (year to date/ytd) hingga per 15 Desember 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pembangunan rumah presiden dan juga wakil presiden telah dilakukan untuk mantan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp10 triliun untuk PT PLN, BPDLH, dan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka pengembangan energi bersih.

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia akan terus melakukan transformasi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan mengembangkan sektor manufaktur.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan UU P2SK tidak akan mengganggu independensi BI, OJK, dan LPS.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan langkah mereformasi sektor keuangan syarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, dan berkeadilan.

DPR menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang Undang, Kamis (15/12/2022).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan sistem teknologi digital di instansi pemerintah telah meminimalisir terjadinya praktik tindakan korupsi.

Sri Mulyani mengatakan, upaya penguatan integritas melalui gerakan anti korupsi harus dilakukan termasuk jajaran Kemenkeu untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan, tindakan korupsi merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah negara berada dalam kondisi middle income trap.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) gencar melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, terutama dalam empat tahun terakhir.

Kebijakan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan berpotensi mempengaruhi ekonomi dan tingkat inflasi.