Indeks Sekolah Sehari Penuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan mewajibkan atau melarang pemberlakuan sekolah lima hari.

Menag Lukman Hakim meminta sekolah berhak memilih untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau tidak.

Langkah Mendikbud untuk merotasi para guru dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga sejalan dengan kebijakan sistem zonasi sekolah.

Program Penguatan Pendidikan Karakter diyakini Mendikbud memiliki porsi yang seimbang antara peranan sekolah dengan keluarga untuk mendidik siswa.

Dalam konsep lima hari sekolah, kegiatan ekstrakurikuler akan jadi kegiatan resmi dan ada nilainya.

Dengan kebijakan baru, guru tidak akan mengajar terus menerus selama 24 jam dan bukan berarti siswa delapan jam belajar terus.

Muhadjir memaparkan, peraturan menteri terkait sekolah lima hari tetap jalan, hanya ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Presiden.

PGRI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunda pelaksanaan lima hari sekolah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Joko Widodo menguatkan sekolah lima hari sepekan atau sekolah seharian (full day school).

Menurut Sulton, sikap aspiratif itu sebagai wujud keberpihakan Presiden Jokowi terhadap tradisi dan budaya pendidikan di Indonesia.

Presiden Jokowi akan menata ulang regulasi lima hari sekolah yang melibatkan sejumlah menteri, masyarakat dan juga ormas-ormas Islam.

Kesiapan itu seiring dengan pengalaman sejumlah sekolah di bawah Muhammadiyah yang telah menerapkan model sekolah lima hari.

Kewajiban 24 jam tatap muka atau mengajar sudah tidak berlaku lagi sebagai pemenuhan syarat mendapatkan tunjangan profesi.

PGRI menilai kebijakan sekolah lima hari tidak adil dan dirasa menyakitkan oleh kalangan guru.

Kebijakan baru Kemendikbud disahkan, walau belum sinkron antarkementerian. Meski masih ramai penolakan, Full Day School akan diterapkan akhir Juli 2017.

Kemendikbud menjawab kritik PBNU mengenai aturan sekolah 8 jam sehari dengan memastikan regulasi itu tidak akan mematikan madrasah diniyah serta diberlakukan secara bertahap.

LP Ma'arif NU menyatakan para guru dan murid dari sekolah dan madrasah di bawah naungan lembaga ini di banyak daerah resah dengan aturan sekolah 8 jam sehari dan berniat menolaknya dengan berdemonstrasi.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) menyatakan penerapan aturan sekolah 8 jam sehari akan merugikan madrasah diniyah. Alasannya, program diniyah tak mudah diintegrasikan dengan kegiatan sekolah formal.

Yohana telah merekomendasikan kepada Kemendikbud agar waktu anak belajar di sekolah tidak lebih dari lima jam.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai aturan sekolah selama 8 jam sehari hanya cocok bagi para siswa anak pegawai kantoran di kota.