Indeks Sawit

Maunya sih pembangunan rendah karbon, tapi Menteri Luhut Panjaitan sempat lontarkan Indonesia keluar dari Paris Agreement.

Negara-negara anggota Uni Eropa masih boleh tetap mengimpor minyak nabati yang bersumber dari komoditas ILUC yang tinggi.

Peneliti dari INDEF menduga ada kepentingan bisnis di balik larangan produk turunan minyak sawit di Eropa.

Menko Luhut mempertanyakan sikap sejumlah organisasi lingkungan yang kerap mengkritik industri sawit. Dia mengklaim industri sawit berperan dalam penurunan angka kemiskinan. 

Luhut berjanji akan menindak tegas perusahaan yang memiliki lahan sawit berlebih. Namun, bentuk penindakan belum disampaikan detail.

Pemerintah Indonesia sedang mencari pasar baru untuk ekspor minyak sawit dan produk turunannya. 

Indonesia akan menggandeng Kolombia untuk melawan kebijakan Uni Eropa soal pembatasan sawit.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan menyebut pemerintah mempertimbangkan memboikot produk Eropa karena kebijakan diskriminasi sawit Indonesia.

Informasi publik soal hak guna usaha (HGU) sawit diperlukan untuk memantau industri agar sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.

Dubes Eropa untuk Indonesia menyatakan, regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait pembatasan sawit nantinya juga hanya terbatas pada penggunaan sawit untuk biofuel.

Dubes Uni Eropa berharap pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan larangan sawit yang akan diberlakukan Uni Eropa dengan pemboikotan.

Uni Eropa melarang sumber produk minyak nabati dari sawit yang menyebabkan deforestasi dan alih fungsi lahan (ILUC).

Terkait pembatasan sawit di Uni Eropa, INDEF menilai pemerintah tak perlu memaksakan untuk mengekspor biofuel.

"Pemerintah saya lihat langkah-langkahnya kurang strategis. Jadi kalau memang mau menyatakan palm oil kita sebagian sudah sustainable dan tidak merusak lingkungan."

Prabowo menceritakan cara pengusaha mengambil untung dari pemanfaatan izin HGU atas lahan untuk perkebunan. Dia menilai praktik itu merugikan negara.

Pertemuan itu menyepakati beberapa langkah yang akan diambil untuk melawan kebijakan yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa.

Penolakan pengusaha sawit Indonesoa soal kebijakan RED II Uni Eropa didasari potensi aturan yang merugikan industri sawit.

Walhi mengatakan Menko Perekonomian, Darmin Nasution keliru mengenai 22,1 juta hektar kawasan hutan yang disiapkan untuk konservasi.

Walhi mengkhawatirkan rencana Jokowi yang berniat menggalakkan penggunaan campuran sawit dalam bahan bakar hingga B-100 dapat mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi keterbatasan lahan di Indonesia.