Indeks Sawit

Lahan perusahaan kelapa sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation and Industry disegel KLHK untuk penyelidikan kasus dugaan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Ujicoba penggunaan B30 sudah mencapai 80 persen untuk kendaraan penumpang dan tipe truk. Ke depan, uji coba akan diperluas pada alat berat pada pertambangan hingga kapal laut.

Jika semua akan berujung di WTO, maka Indonesia akan mendengar apa yang negara tersebut tuduhkan. Kemudian akan ada diskusi dan berunding soal sawit.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan ada kemungkinan wajib pajak di sektor sawit yang belum terdeteksi oleh pemerintah.

Laode M Syarif menyatakan, ketika lahan perkebunan sawit terus meluas, penerimaan pajak dari sektor ini justru menurun. 

Data dari Jatam mengatakan, luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, sementara luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Melalui RUU EBT nantinya dapat mengatur sumber pendanaan bagi proyek EBT ini melalui dana pungutan ekspor minyak sawit mentah.

Dirjen Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim menjelaskan, impor minyak goreng yang dilakukan pemerintah bukan berbahan baku sawit.

Kementerian ESDM memperkirakan Uni Eropa akan menghambat usulan Indonesia di forum G20 agar biofuel masuk dalam perhitungan bauran energi.  

Dosen Kimia ITB mengusulkan perlu pembedaan produk sawit untuk industri dan makanan. Alasannya standar sawit untuk industri tak perlu seketat untuk makanan. 

Indonesia mengincar sejumlah pasar non-tradisional untuk tujuan ekspor sawit. Pencarian pasar baru dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan Uni Eropa. 

Dalam waktu 2 tahun ke depan, Pertamina akan mencoba 100 persen minyak CPO untuk BBM tanpa campuran diesel (B100).

Perusahaan wajib mengalokasikan lahan sawitnya sebesar 20 persen agar bisa mendapatkan izin. 

SPKS meminta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan bagi petani sawit. 

Menurut Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) masyarakat tak banyak dilibatkan dalam operasional 20 persen lahan bagi kemitraan ini.

KPPU meragukan realisasi kewajiban pengusaha sawit menyerahkan hak pengelolaan 20 persen dari lahannya ke para petani plasma.

Surplus neraca perdagangan RI-Uni Eropa tergerus setelah muncul polemik mengenai kebijakan pelarangan sawit.

Kebijakan insentif fiskal untuk industri sawit yang diberikan pemerintah ketika harga komoditas turun dinilai salah sasaran dan tidak tepat.  

Peneliti mengemukakan RUU Perkelapasawitan mewakili kepentingan korporasi, sehingga layak untuk ditolak.

Teguh meragukan masalah ini akan dibenahi oleh presiden terpilih karena sebagian besar pendukungnya memiliki bisnis kelapa sawit.