Indeks Sawit

SPKS meminta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan bagi petani sawit. 

Menurut Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) masyarakat tak banyak dilibatkan dalam operasional 20 persen lahan bagi kemitraan ini.

KPPU meragukan realisasi kewajiban pengusaha sawit menyerahkan hak pengelolaan 20 persen dari lahannya ke para petani plasma.

Surplus neraca perdagangan RI-Uni Eropa tergerus setelah muncul polemik mengenai kebijakan pelarangan sawit.

Kebijakan insentif fiskal untuk industri sawit yang diberikan pemerintah ketika harga komoditas turun dinilai salah sasaran dan tidak tepat.  

Peneliti mengemukakan RUU Perkelapasawitan mewakili kepentingan korporasi, sehingga layak untuk ditolak.

Teguh meragukan masalah ini akan dibenahi oleh presiden terpilih karena sebagian besar pendukungnya memiliki bisnis kelapa sawit.

Prabowo berjanji akan memperkuat industri karet dan sawit dalam negeri sebagai jawaban dari keluhan masyarakat. 

Menurut Luhut, kebijakan restriktif terhadap sawit itu bakal berdampak langsung pada jutaan petani yang bergantung dari kelapa sawit.

Jonan menyatakan Indonesia segera siap memproduksi BBM berbahan CPO 100 persen. Namun, nilai jual BBM berbahan CPO terhitung masih mahal.

Maunya sih pembangunan rendah karbon, tapi Menteri Luhut Panjaitan sempat lontarkan Indonesia keluar dari Paris Agreement.

Negara-negara anggota Uni Eropa masih boleh tetap mengimpor minyak nabati yang bersumber dari komoditas ILUC yang tinggi.

Peneliti dari INDEF menduga ada kepentingan bisnis di balik larangan produk turunan minyak sawit di Eropa.

Menko Luhut mempertanyakan sikap sejumlah organisasi lingkungan yang kerap mengkritik industri sawit. Dia mengklaim industri sawit berperan dalam penurunan angka kemiskinan. 

Luhut berjanji akan menindak tegas perusahaan yang memiliki lahan sawit berlebih. Namun, bentuk penindakan belum disampaikan detail.

Pemerintah Indonesia sedang mencari pasar baru untuk ekspor minyak sawit dan produk turunannya. 

Indonesia akan menggandeng Kolombia untuk melawan kebijakan Uni Eropa soal pembatasan sawit.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan menyebut pemerintah mempertimbangkan memboikot produk Eropa karena kebijakan diskriminasi sawit Indonesia.

Informasi publik soal hak guna usaha (HGU) sawit diperlukan untuk memantau industri agar sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.