Indeks Sawit

Dubes Eropa untuk Indonesia menyatakan, regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait pembatasan sawit nantinya juga hanya terbatas pada penggunaan sawit untuk biofuel.

Dubes Uni Eropa berharap pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan larangan sawit yang akan diberlakukan Uni Eropa dengan pemboikotan.

Uni Eropa melarang sumber produk minyak nabati dari sawit yang menyebabkan deforestasi dan alih fungsi lahan (ILUC).

Terkait pembatasan sawit di Uni Eropa, INDEF menilai pemerintah tak perlu memaksakan untuk mengekspor biofuel.

"Pemerintah saya lihat langkah-langkahnya kurang strategis. Jadi kalau memang mau menyatakan palm oil kita sebagian sudah sustainable dan tidak merusak lingkungan."

Prabowo menceritakan cara pengusaha mengambil untung dari pemanfaatan izin HGU atas lahan untuk perkebunan. Dia menilai praktik itu merugikan negara.

Pertemuan itu menyepakati beberapa langkah yang akan diambil untuk melawan kebijakan yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa.

Penolakan pengusaha sawit Indonesoa soal kebijakan RED II Uni Eropa didasari potensi aturan yang merugikan industri sawit.

Walhi mengatakan Menko Perekonomian, Darmin Nasution keliru mengenai 22,1 juta hektar kawasan hutan yang disiapkan untuk konservasi.

Walhi mengkhawatirkan rencana Jokowi yang berniat menggalakkan penggunaan campuran sawit dalam bahan bakar hingga B-100 dapat mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi keterbatasan lahan di Indonesia.

Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Dandhy Laksono menilai menggenjot pariwisata sebagai sumber devisa bisa bermasalah jika dilakukan terburu-buru.

IUCN menilai pemberitaan kelapa sawit dinilai tak berimbang dan emosional. Hal itu, menurut AJI bisa diatasi dengan permintaan hak jawab atau melapor ke Dewan Pers.

Pengembangan green diesel untuk mengatasi impor minyak yang memicu defisit neraca migas.

Kepala DLH Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH).

Pemerintah harus hati-hati dalam eksekusi rencana dongkrak ekspor yang menghapus syarat wajib laporan surveyor untuk produk yang tercantum dalam daftar larangan terbatas.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan mencabut ketentuan wajib Laporan Surveyor untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini ditujukan untuk mengerek ekspor.

Kemenperin optimis realisasi pertumbuhan industri agro di tahun 2019 akan lebih besar dari target 7,10 persen.

Berdasar data KPA, dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan pada 2018, 60 persen terjadi sebab sawit.

KPK telah menetapkan empat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan tiga direksi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) menjadi tersangka kasus dugaan suap.