Dubes Eropa Berharap RI Tak Balas Larangan Sawit dengan Pemboikotan

tirto.id - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darusalam, Vincent Guerend menyarankan pemerintah Indonesia menempuh upaya pengaduan ke WTO jika larangan bagi minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya masuk ke pasar Uni Eropa benar-benar diberlakukan.

Vincent berharap pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi (membalas) kebijakan Uni Eropa tersebut dengan memboikot produk asal negara-negara di kawasan itu.

“Kalau bisa, kita sama-sama menguntungkan secara keberlanjutan, lebih baik daripada boikot yang dua-duanya kalah,” kata Vincent usai konferensi pers bertajuk “Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit Indonesia” di kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Rabu (20/3/2019).

Dia berpendapat pemerintah Indonesia lebih baik mempermasalahkan kebijakan larangan sawit dengan mengadukannya ke WTO. Vincent mengatakan, langkah seperti itu wajar dan selayaknya ditempuh jika pemerintah Indonesia tidak setuju dengan kebijakan perdagangan Uni Eropa.

“Saya pikir jika ada ketidaksepemahaman dalam perdagangan, lebih baik diuji di WTO. Itu adalah jalan yang benar. Kami pun percaya di dunia mana pun, kalau ada perselisihan sebaiknya diselesaikan di WTO,” ucap Vincent.

Vincent mengatakan Eropa sebenarnya pasar yang terbuka bagi semua negara. Bahkan, kata dia, Uni Eropa selama ini membebaskan bea masuk 65 persen produk berbahan sawit asal Indonesia.

Selain itu, Vincent menambahkan, larangan yang akan diberlakukan melalui pengesahan Renewable Energy Directive (RED) II adalah terbatas untuk biofuel berbahan CPO.

Sedangkan produk turunan sawit lainnya, seperti kosmetik maupun makanan-minuman tidak dilarang masuk ke pasar Uni Eropa.

Vincent juga membantah Uni Eropa berniat melakukan proteksionisme melalui pengesahan RED II. Dia mengklaim Uni Eropa mendukung perdagangan yang berbasis peraturan internasional dan WTO.

Apalagi, kata Vincent, langkah Uni Eropa hanya untuk memastikan keberlanjutan perekonomian dunia yang ramah terhadap lingkungan. Langkah itu dimulai dengan rencana pembatasan pada minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit.