RI Siap Balas Eropa Lewat WTO & Boikot Jika Larangan Sawit Berlaku

tirto.id - Nasib ekspor komoditas sawit Indonesia kini bergantung pada hasil pembahasan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa. Pemerintah khawatir pengesahan RED II memperparah diskriminasi terhadap produk sawit dan turunannya asal Indonesia.

Jika RED II benar-benar disahkan Uni Eropa, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan Indonesia siap membawa masalah itu ke World Trade Organisation (WTO).

Darmin menambahkan Indonesia pun tidak segan membalasnya dengan memboikot sejumlah produk asal negara-negara Uni Eropa.

"Bisa saja [boikot produk] kami sedang mengkaji itu. Selain langsung ke WTO, kami bisa juga retaliasi [membalas]," kata Darmin kepada wartawan usai konferensi pers di kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Rabu (20/3/2019).

Namun, saat ditanya produk apa saja yang mungkin menjadi sasaran boikot, Darmin enggan menjawab. Menurut dia, pemerintah sudah mulai membahasnya, tetapi belum sampai pada keputusan final.

"Saya belum bisa kasih tahu," ucap Darmin.

Rancangan RED II Uni Eropa membuat pemerintah dan pengusaha RI cemas. Sebab, jika RED II disahkan, CPO dan produk turunannya seperti biofuel tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke pasar Uni Eropa.

Rancangan kebijakan itu muncul sebab Uni Eropa menilai industri sawit berkontribusi terhadap deforestasi dan alih fungsi lahan atau Indirect Land Use Change (ILUC).

Darmin mengatakan pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan dialog dan komunikasi dengan Uni Eropa agar melunakkan kebijakan soal sawit. Namun, upaya itu tak kunjung membawa hasil.

Akan tetapi, menurut Darmin, sikap Uni Eropa malah berlanjut mendiskriminasi produk minyak nabati berbahan sawit yang diproduksi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan pemerintah RI akan menyiapkan langkah tegas bila RED II benar-benar diberlakukan.

"Kami berikan sinyal keras pada Uni Eropa. Soalnya kalau kelapa sawit kita mati dan rakyat kita mati masa dibiarin," ucap Luhut di kantor Kemenlu, hari ini.

Luhut membenarkan ada kemungkinan pemerintah Indonesia memboikot produk asal negara-negara Uni Eropa. Namun, ia belum memastikan kapan hal itu akan dilakukan.

"Ya kita lihat saja," kata Luhut. "Kepentingan nasional kita di atas segala-galanya."