Indeks Kebijakan Sawit

SPKS sebut pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, HGU dan plasma.

Perusahaan wajib mengalokasikan lahan sawitnya sebesar 20 persen agar bisa mendapatkan izin. 

Menurut Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) masyarakat tak banyak dilibatkan dalam operasional 20 persen lahan bagi kemitraan ini.

SPKS meminta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan bagi petani sawit. 

Kebijakan insentif fiskal untuk industri sawit yang diberikan pemerintah ketika harga komoditas turun dinilai salah sasaran dan tidak tepat.  

Menurut Luhut, kebijakan restriktif terhadap sawit itu bakal berdampak langsung pada jutaan petani yang bergantung dari kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia telah mengirimkan surat keberatan terhadap kebijakan restriktif Uni Eropa terhadap komoditas sawit dalam EU Renewable Energy RED II.

Sejumlah peneliti INDEF menilai bahwa rencana pemerintah untuk merespons kebijakan RED II dengan memboikot hingga membawanya ke World Trade Organization (WTO).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar mengaku, pemerintah tengah mengkaji langkah melakukan pemboikotan beberapa produk Eropa atas tindakan diskriminasi produk kelapa sawit.

Luhut berjanji akan menindak tegas perusahaan yang memiliki lahan sawit berlebih. Namun, bentuk penindakan belum disampaikan detail.

Indonesia akan menggandeng Kolombia untuk melawan kebijakan Uni Eropa soal pembatasan sawit.

Informasi publik soal hak guna usaha (HGU) sawit diperlukan untuk memantau industri agar sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Tingkat kemiskinan di daerah penghasil sawit lebih cepat dibandingkan daerah bukan penghasil sawit.

Menko Darmin Nasution menuduh rencana pengesahan RED II oleh Uni Eropa merupakan langkah proteksionisme agar produk minyak nabati asal kawasan tidak kalah saing dengan sawit.  

Indonesia memprotes langkah Uni Eropa soal sawit, bahkan mengancam setop impor terhadap barang-barang asal Uni Eropa bila mereka tetap diskriminatif.

Pemerintah Indonesia akan mengadu ke WTO hingga melakukan pemboikotan produk jika Uni Eropa mengesahkan larangan terhadap minyak sawit dan produk turunannya.   

"Pemerintah saya lihat langkah-langkahnya kurang strategis. Jadi kalau memang mau menyatakan palm oil kita sebagian sudah sustainable dan tidak merusak lingkungan."

Pertemuan itu menyepakati beberapa langkah yang akan diambil untuk melawan kebijakan yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa.

Penolakan pengusaha sawit Indonesoa soal kebijakan RED II Uni Eropa didasari potensi aturan yang merugikan industri sawit.