Menuju konten utama

Pemerintah Didesak Realisasikan Janji Berdayakan Petani Sawit

SPKS meminta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan bagi petani sawit. 

Pemerintah Didesak Realisasikan Janji Berdayakan Petani Sawit
Petani menurunkan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari perahunya di Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya, Aceh, Kamis (19/10/2017). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnnas

tirto.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak hanya memakai isu nasib petani sawit sebagai dalih untuk memprotes kebijakan Uni Eropa.

Desakan SPKS itu terkait dengan rencana pemerintah menggugat kebijakan pembatasan sawit di Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Salah satu alasan pemerintah memprotes kebijakan Uni Eropa itu adalah untuk melindungi para petani sawit.

Ketua Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andri menilai pemerintah belum merealisasikan janji untuk menyejahterakan dan memberdayakan petani sawit.

Dia mencontohkan ketentuan soal kewajiban pengusaha untuk menyediakan 20 persen lahan sawit untuk dikelola oleh petani melalui skema kemitraan belum membawa dampak positif.

“Saya memaklumi argumentasi pemerintah itu menghadapi isu-isu di luar. Tapi dari perspektif kami jangan hanya sebatas komitmen. Perbaiki di lapangan,” ucap Andri usai focus group discussion (FGD) terkait kemitraan perkebunan kelapa sawit di Gedung KPPU, Jakarta pada Selasa (23/4/2019).

Andri mengatakan saat ini petani sawit jarang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari negara. Kalaupun ada program untuk itu, kata dia, seringkali tanggung jawabnya diserahkan kepada perusahaan seperti pelaksanaan skema kemitraan dalam pengelolaan kebun sawit plasma.

Padahal, menurut Andri, banyak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan aturan. Akibatnya, kata dia, jarang ada transfer teknologi, kemampuan menanam, hingga pendidikan bagi petani sawit.

“Di lapangan tidak terjadi pemberdayaan dan perlindungan [untuk] petani [sawit],” ucap Andri.

“Pernyataan itu harus ditujukan ke luar. Jangan hanya defense, kasih contoh yang praktiknya bagus seperti apa. Itu yang saya pikir dibutuhkan Uni Eropa,” tambah Andri.

Kendati demikian, ia membenarkan sektor perkebunan sawit ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak petani. Andri menambahkan banyak petani juga kerap mengalami kerugian saat harga sawit merosot.

“Di Kalimantan itu ada petani yang punya lahan 2 hektar untuk kebutuhan sehari-hari. Dia bergantung sekali [dengan kebun sawit]. Kalau harga anjlok habis dia,” kata Andri.

Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN SAWIT atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom