tirto.id - Kejaksaan Agung menyatakan kasus dugaan korupsi sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait perizinan. Namun, duduk perkaranya belum dijelaskan secara rinci.
"Nah itu gak tau, kan mungkin ini soal regulasi kan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/10/2024).
Disebutkan Harli, dalam penggeledahan yang dilakukan kemarin (3/10/2024), penyidik masih berupaya unntuk menganalisa sejumlah bukti. Sehingga, Harli mengaku belum dapat membeberkan apa saja yang disita dari penggeledahan itu.
Di sisi lain, dia memastikan penggeledahan itu tidak dilakukan di ruang Menteri KLHK, Siti Nurbaya.
"Ku tanya kemarin [ke penyidik] di ruang Sekjen," tutur Harli.
Diberitakan sebelumnya, penggeledahan yang dilakukan penyidik terhadap Kantor KLHK dilakukan mulai pukul 11.30 WIB. Pada pukul 20.00 WIB, seorang penyidik berkerudung mengatakan bahwa proses penggeledahan bakal segera rampung.
"On progress, kami enggak bisa beri keterangan, satu pintu ke Kapuspenkum," kata penyidik mengenakan kerudung itu di lokasi.
Pantauan reporter Tirto di lokasi, barang bakti itu tampak dibawa para penyidik melalui lift sekitar pukul 18.23 WIB. Dua boks masing-masing bertutup berwarna biru dan ungu. Salah satu boks berkelir ungu tertulis “Ruang Dir Gakum Pidana Blok IV Lt 10 -tim tiger”.
Harli mengatakan, penggeledahan ini tidak berkaitan dengan kasus korupsi Duta Palma maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, memang kasus ini baru dimulai penyidikannya.
"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," ucap Harli.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
