tirto.id - Pemerintah RI merespons keras rencana Uni Eropa melarang sawit (CPO) dan produk turunannya masuk ke pasar kawasan itu dengan mengesahkan Renewable Energy Directive (RED) II.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution curiga rencana Uni Eropa itu didasari tujuan untuk melindungi produk minyak nabatinya agar tidak kalah saing.
"Langkah ini dipersiapkan untuk mengexclude [melarang] CPO dari pasar negara-negara Uni Eropa. Kenapa? karena produk mereka bisa kalah bersaing dari CPO," kata Darmin di konferensi pers bertajuk "Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit Indonesia" di kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Rabu (20/3/2019).
Darmin menilai ada keanehan saat minyak nabati dari kelapa sawit tiba-tiba dikategorikan berisiko tinggi (high risk) oleh Uni Eropa. CPO dinilai memiliki potensi merusak lingkungan, karena memicu deforestasi dan perubahan alih fungsi lahan atau Indirect Land Use Change (ILUC).
Sementara produk minyak nabati lainnya yang bersumber dari bunga matahari dan kacang kedelai malah dikategorikan berisiko rendah (low risk).
Padahal, Darmin mengklaim, untuk jumlah produksi minyak nabati yang sama, sawit memerlukan luasan lahan relatif lebih sedikit dibanding tanaman-tanaman itu. Menurut dia, butuh 6-12 kali lahan luas bila minyak nabati diproduksi dari tanaman selain sawit.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan ada tendensi negatif dari rencana realisasi RED II oleh Uni Eropa. Darmin meragukan keilmiahan kajian yang mendasari kebijakan itu.
"Anda tahu produktivitas CPO bisa 6-12 kali lebih banyak dari yang dihasilkan setiap hektar tanaman bunga matahari dan kacang kedelai untuk luas yang sama. Kalau dihitung seperti apa pun dia pasti kalah," ucap Darmin.
Atas dasar itu, Darmin menuduh ada upaya diskriminasi terencana oleh Uni Eropa terhadap produk sawit. Dia menduga kebijakan RED II merupakan langkah proteksionisme yang diselubungi alasan lingkungan.
"Mana ada dalam sejarah dunia suatu komoditi itu dalam kelompoknya cuma dia [dilarang]. Jadi tidak ada keraguan, ini diskriminasi dengan latar belakang proteksionisme yang dibungkus dengan flawed scientific," ucap Darmin.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
