tirto.id - Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mengkritik kebijakan insentif fiskal, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk industri sawit, tidak tepat sasaran.
Teguh merujuk pada insentif berupa keringanan pajak dan cukai ekspor yang diberikan pemerintah kepada industri sawit ketika harga komoditas ini menurun.
Kekhawatiran Teguh beralasan sebab, ia mencatat kepatuhan wajib pajak di sektor industri sawit masih rendah.
“Volume ekspor sawit itu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi kok kepatuhan pajaknya menurun bertahun-tahun,” kata Teguh kepada reporter Tirto usai diskusi bertajuk “Logika Sempit RUU Kelapa Sawit” di Grha Niaga, Jakarta pada Rabu (10/4/2019).
Dia menjelaskan, ketika volume ekspor sawit meningkat selama 2011 hingga 2015, kepatuhan wajib pajak badan di sektor industri ini justru merosot dari 70 persen (2011) menjadi 46 persen (2015).
“Solusi harga anjlok masa pembebasan pajak. Ini masih banyak yang enggak bayar atau lemah pelunasannya, tapi dibebaskan dari cukai saat harga anjlok. Ini kan ngawur,” ujar Teguh.
Teguh mengatakan seharusnya insentif fiskal itu dapat digunakan untuk keperluan lain seperti mendukung perkebunan sawit milik masyarakat setempat.
Namun, kata Teguh, kenyataannya sejumlah subsidi yang ada lebih berpihak kepada perusahaan kelapa sawit skala besar.
Di sisi lain, ia menambahkan, insentif ini seharusnya dapat diberikan untuk hal lain yang lebih berguna yaitu pengembangan program B20.
Sebab, saat ini Indonesia sedang mengalami kelebihan pasokan sawit sehingga memerlukan pasar baru yang salah satunya berpotensi diisi oleh biodiesel.
“Sampai 2023 saya yakin enggak ada replanting seperti janji pemerintah soalnya oversupply. Ini pasar kita sudah jenuh maka kita perlu pasar baru seperti biodiesel,” ucap Teguh.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
