Indeks Ruu Tpks

Komnas Perempuan berharap RUU TPKS disahkan agar terdapat jaminan hukum bagi korban dan pendamping yang mengungkap kasus.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Meski PKS menolak & Golkar meminta ditunda, RUU TPKS tetap akan dibawa ke tahap pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI.

Ketua Panja RUU TPKS mengklaim berbagai isu & narasi negatif sudah diantisipasi dengan rumusan naskah terbaru yang berpihak pada korban.

Willy Aditya mengabarkan perkembangan pembahasan RUU TPKS berjalan lancar. Ia berharap minggu depan bisa pleno.

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan keberlanjutan pembahasan terhambat oleh fraksi yang tak sepakat.

Partai Golkar menjadi satu dari lima fraksi di DPR yang meminta penundaan penyusunan draf RUU TPKS.

Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Kampanye 16 hari antikekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mendesak RUU TPKS segera disahkan di DPR.

Ketua Panja Willy sebut apabila pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara.

Rencana Baleg studi banding RUU TPKS atau RUU PKS ke Brazil dan Ekuador menuai kritik. DPR lebih baik mendengarkan aspirasi korban.

Ada 6 desakan penyempurnaan yang diajukan Komnas Perempuan, salah satunya terkait aturan perkosaan lantaran masih sempit dan parsial di dalam KUHP.