tirto.id - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan keberlanjutan pembahasan terhambat oleh fraksi yang tak sepakat. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya empat fraksi yang sepakat melanjutkan pembahasan ke rapat paripurna.
Saat ini, menurut Willy, sudah tak ada lagi rapat koordinasi untuk mufakat.
"Sekarang lebih lebih ke komunikasi politik lintas fraksi saja. Karena secara materi, bisa dicek, hampir enggak [pasal] yang kontroversi," ujarnya kepada Tirto, Kamis (2/12/2021).
Mereka yang tak sepakat untuk melanjutkan pembahasan, menurut Willy, masih meminta pendalaman isi draf.
"Kita sebenarnya enggak perlu bersepakat. Yang penting prioritas menyepakati untuk pleno saja. Selesai," ujarnya.
Willy berharap RUU TPKS bisa dibawa ke rapat paripurna pada 15 Desember 2021. Bila tidak, pembahasan akan tertunda dan lanjut pada tahun depan.
Namun, tetap saja, hal ini kembali kepada keputusan politik di masing-masing fraksi.
"Tinggal political will saja," ujarnya.
Empat fraksi yang mendukung keberlanjutan pembahasan RUU TPKS yakni Fraksi Nasdem, PKB, PDIP, dan Gerindra. Lima fraksi yang meminta pendalaman yakni, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, dan PPP.
Sebelumnya, di tahun 2020, DPR mencabut RUU PKS dari daftar prolegnas prioritas dengan alasan proses pembahasannya sulit. DPR memasukkan RUU PKS dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dan akan mulai membahasnya pada minggu pertama April 2021. RUU PKS kemudian berubah menjadi RUU TPKS.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
