Salah satu rekam jejak Bukhori Yusuf selama menjabat sebagai anggota DPR adalah terkait penolakan RUU TPKS.
Jaleswari mengatakan pemerintah akan melakukan gerakan lanjutan dengan menyusun aturan turunan dan aturan pelaksana UU TPKS.
Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.
Apa itu RUU TPKS, apa isinya dan link download RUUÂ TPKSÂ PDF.
Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah kado bagi seluruh perempuan di Tanah Air.
Beberapa poin penolakan F-PKS terkait RUU TPKS dinilai konteksnya sulit dan tidak relevan dengan substansi KS.
Tim Panja akan melaporkan hasil pembahasan RUU TPKS dan meminta jadwal kepada Bamus DPR untuk segera menggelar rapat paripurna.
PSHK menyebut pasal zina justru bisa dipakai untuk menjerat perempuan korban KS atau kelompok rentan lain yang tidak teredukasi soal kesehatan reproduksi.
RUU TPKS telah disetujui Baleg DPR untuk dibawa ke paripurna, berikut alasan Fraksi PKS yang menolak RUU ini.
Dari 9 fraksi, hanya Fraksi PKSÂ yang konsisten menolak RUU TPKS disahkan menjadi UU dengan dalih harus sinkronisasi dengan RUUÂ KUHP.
Ketua Baleg mengklaim DPRÂ bersama pemerintah sedang membuat torehan sejarah untuk memenuhi harapan masyarakat yang menantikan kehadiran RUU TPKS.
Baleg DPR RI menjelaskan rapat pleno RUU TPKS hari ini ditunda dan akan digelar besok, Rabu (6/4/2022) siang.
Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazuma mengharapkan agar KSBE dapat dimasukkan ke dalam RUU TPKS mengingat melonjaknya KSBE selama pandemi.
PR besar tersebut antara lain tidak masuknya tindak pidana perkosaan, KSBE dan layanan aman bagi korban kekerasan seksual.
Panja lanjutkan pembahasan DIM RUU TPKSÂ hari ini pukul 10.00 dan ditargetkan pada 5 April diplenokan.Â
Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.
Menurut ICJR, pasal 27 ayat (1) UU ITE akan membuat korban KBGO berpotensi rentan mengalami kriminalisasi karena dianggap melanggar kesusilaan.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mencatat 7.004 dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak pada 2021 merupakan kekerasan seksual.
Pemerintah memastikan DIM RUU TPKSÂ sudah memenuhi hak korban, keluarga korban, dan saksi termasuk restitusi bagi korban.
Pimpinan Baleg berharap RUU TPKS sudah bisa disahkan sebelum masa reses yang akan dimulai pada 15 April-16 Mei 2022.
Raker RUU TPKS hari ini digelar bersama empat menteri, sementara RDP dilakukan bersama LBH Apik, INFID dan ICJR.
Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.
Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 menjadi momentum mendesak pemerintah & DPR segera mensahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
DPR beralasan batalnya pembahasan RUU TPKS karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum ditunjuk dan diputuskan dalam Bamus.
Jika RUU TPKS molor dan tak ada kepastian waktu pengesahan, Menaker Ida akan dahulukan menerbitkan Kepmenaker.
Ketua Panja akan mengusahakan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) khusus untuk membahas usulan victim trust fund dalam RUU TPKS.
RUU TPKSÂ mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Anak (UPTD PPA).
DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.
Pemerintah menjamin pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan peraturan dalam Undang-undang yang telah ada.
Dasco meminta pemerintah segera mengirimkan surpres & DIM RUU TPKS ke DPR sebelum memasuki masa reses.
Kasus kekerasan seksual banyak bermunculan di tengah pandemi. Bagaimana kabar peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual?
