Indeks revisi uu tni

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Dalam revisi UU TNI, ada ketentuan yang mengatur masa dinas Panglima TNI bisa diperpanjang oleh presiden.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?

Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.

Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan semangat reformasi ialah menghapuskan dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, konsep ini tidak boleh dihidupkan kembali.

Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.

Presiden Jokowi menilai perwira TNI aktif belum saatnya mengisi jabatan sipil seperti kementerian/lembaga.

ICJR menilai usulan revisi UU TNI seperti disampaikan Luhut seolah ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.

Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.

Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru tak akan kembali lagi di era pemerintahan Joko Widodo.

Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI