Indeks Revisi UU TNI

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.